Polisi Partisan di Pilkada, Kapolri Harus Didesak Mundur

Senin, 25 November 2024 - Alwan Ridha Ramdani

MerahPutih.com - Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid merasa ragu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mau bersikap netral pada Pilkada 2024.

Ia mendorong semua pihak bisa menuntut pencopotan Listyo apabila berpihak kepada kandidat tertentu.

Hal itu diungkapkan dalam diskusi bertajuk "Dinamika Politik dan Keamanan Jelang Pilkada: Bayang-Bayang Jokowi di Rezim Prabowo", di Tebet, Jakarta Selatan, Senin (25/11.

Awalnya, Usman menyebut anggota Polri sebenarnya banyak yang ingin netral menyikapi pilkada serentak 2024. Namun, hal itu terbentur sikap Listyo yang berpihak ke beberapa kandidat.

Baca juga:

2 Jenderal Polisi Diutus Kapolri untuk Bongkar Kasus Polisi Tembak Polisi di Polres Solok Selatan

"Saya percaya banyak anggota polisi yang ingin bersikap netral, tetapi saya ragu dan tidak percaya Kapolri bersikap netral dan ini tercermin di dinamika kepolisian tingkat daerah," katanya.

Menurut Usman, banyak anggota Polri yang sebenarnya resah harus menenangkan kandidat tertentu pada Pilkada 2024 akibat ditekan atasan.

"Saya dapat banyak informasi ada sejumlah anggota kepolisian resah, karena seolah mendapat arahan memenangkan kandidat tertentu. Sebagian lagi terang-terangan kalau ini perintah," ujarnya.

Usman menyebut, semua pihak harus mengingatkan bahwa kepolisian adalah institusi negara yang menjalankan kebijakan di sektor keamanan melalui pengayoman, perlindungan, pelayanan masyarakat, dan penegakan hukum.

Dia mengatakan tidak boleh kepolisian ada di antara pemerintah dan masyarakat, tetapi berpihak ke penguasa. Termasuk, kata dia, Korps Bhayangkara tidak boleh mengambil sikap partisan dalam kontestasi politik.

Namun, Usman menyebut sinyal polisi yang partisan tidak berkurang pada pilkada setelah sebelumnya dilakukan pas Pilpres 2024 RI dan mendorong semua pihak bisa bersuara soal pencopotan Listyo apabila kepolisian tidak menjaga netralitas.

"Kita minta seluruh jajaran kepolisian untuk netral, kalau kapolri tidak mau netral, kita dorong pergantiannya, pencopotannya," ungkap Usman. (Pon)

Bagikan

Baca Original Artikel
Bagikan