Polisi Partisan di Pilkada, Kapolri Harus Didesak Mundur


Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (tengah) Komjen Ahmad Dofiri (kanan) Irjen Dedi Prasetyo (kiri).(foto: dok humas Polri)
MerahPutih.com - Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid merasa ragu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mau bersikap netral pada Pilkada 2024.
Ia mendorong semua pihak bisa menuntut pencopotan Listyo apabila berpihak kepada kandidat tertentu.
Hal itu diungkapkan dalam diskusi bertajuk "Dinamika Politik dan Keamanan Jelang Pilkada: Bayang-Bayang Jokowi di Rezim Prabowo", di Tebet, Jakarta Selatan, Senin (25/11.
Awalnya, Usman menyebut anggota Polri sebenarnya banyak yang ingin netral menyikapi pilkada serentak 2024. Namun, hal itu terbentur sikap Listyo yang berpihak ke beberapa kandidat.
Baca juga:
2 Jenderal Polisi Diutus Kapolri untuk Bongkar Kasus Polisi Tembak Polisi di Polres Solok Selatan
"Saya percaya banyak anggota polisi yang ingin bersikap netral, tetapi saya ragu dan tidak percaya Kapolri bersikap netral dan ini tercermin di dinamika kepolisian tingkat daerah," katanya.
Menurut Usman, banyak anggota Polri yang sebenarnya resah harus menenangkan kandidat tertentu pada Pilkada 2024 akibat ditekan atasan.
"Saya dapat banyak informasi ada sejumlah anggota kepolisian resah, karena seolah mendapat arahan memenangkan kandidat tertentu. Sebagian lagi terang-terangan kalau ini perintah," ujarnya.
Usman menyebut, semua pihak harus mengingatkan bahwa kepolisian adalah institusi negara yang menjalankan kebijakan di sektor keamanan melalui pengayoman, perlindungan, pelayanan masyarakat, dan penegakan hukum.
Dia mengatakan tidak boleh kepolisian ada di antara pemerintah dan masyarakat, tetapi berpihak ke penguasa. Termasuk, kata dia, Korps Bhayangkara tidak boleh mengambil sikap partisan dalam kontestasi politik.
Namun, Usman menyebut sinyal polisi yang partisan tidak berkurang pada pilkada setelah sebelumnya dilakukan pas Pilpres 2024 RI dan mendorong semua pihak bisa bersuara soal pencopotan Listyo apabila kepolisian tidak menjaga netralitas.
"Kita minta seluruh jajaran kepolisian untuk netral, kalau kapolri tidak mau netral, kita dorong pergantiannya, pencopotannya," ungkap Usman. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka

24 Daerah Laksanakan Pemungutan Suara Ulang Pada Agustus 2025

Pilkada Barito Utara Berulang, Komisi II DPR Usulkan Evaluasi Pilkada

Gugat ke MK, Paslon Pilkada Barito Utara Malah Terbukti Juga Main Politik Uang

KPU Tetapkan Bupati Serang Terpilih Hasil PSU, Istri Mendes Kembali Menang

Gugatan Mental di MK, Pemenang Pilkada Puncak Jaya Tetap Duet Yuni Wonda-Mus Kogoy

KPU DKI Kembalikan Sisa Hibah Pilgub Rp 448 Miliar, Pramono: Wujud Tata Kelola Pemerintahan Transparan dan Akuntabel

KPU DKI Evaluasi Surat Suara Tak Sah dalam Pilkada Jakarta 2024

Pengumuman Hasil Penghitungan PSU Kabupaten Serang Dijadwalkan Pada 24 November, Penetapan Kembali Tunggu Gugatan

59 Orang Terluka dalam Perang Panah di Mulia Puncak Jaya, Brimob Pisahkan Pakai Gas Air Mata
