Pimpinan MPR Soroti Potensi Sengketa di Kawasan Perbatasan
Jumat, 27 November 2015 -
MerahPutih Peristiwa - Persoalan kawasan perbatasan NKRI dengan wilayah negara tetangga sejak dulu banyak menjadi persoalan dan menegangkan hubungan Indonesia dan negara tetangga. Seperti yang terjadi baru-baru ini Tiongkok mengklaim secara sepihak bahwa Kepulauan Natuna adalah masuk peta wilayahnya.
Hal tersebut membuat berang pemerintah Indonesia. Berbagai elemen masyarakat tentu sangat menyayangkan klaim daerah-daerah NKRI oleh negara asing. Masyarakat banyak mengharapkan pemerintah serius menjaga batas-batas wilayahnya. Berbagai pembahasan pun banyak diselenggarakan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah soal wilayah perbatasan NKRI, salah satunya pembahasan dilakukan lembaga Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR).
Dalam menjalankan amanah undang-undang untuk melakukan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, MPR banyak melakukan kunjungan dan pembahasan di daerah-daerah perbatasan. Salah satunya penyelenggaraan Rapat Bersama MPR dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang membahas soal kawasan perbatasan Republik Indonesia, di Ballroom Hotel Aryaduta, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Jumat ( 27/11 ).
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua MPR EE Mangindaan mengatakan bahwa pembahasan soal kawasan perbatasan sangat penting dan MPR sangat menaruh perhatian yang sangat besar soal kawasan perbatasan.
“Mengapa MPR sangat concern soal perbatasan, sebab wilayah NKRI memiliki wilayah-wilayah perbatasan baik darat dan laut dengan wilayah negara tetangga dan semuanya berpotensi terjadi sengketa perbatasan,” ujarnya.
Khusus untuk di Provinsi Sulawesi Utara, lanjut Mangindaan, memiliki wilayah perbatasan yang sangat dekat dengan negara Filipina salah satunya Kepulauan Miangas. Masyarakat di sana sudah terbiasa bercampur baur dengan wilayah negara Filipina. Bahkan, masyarakat Miangas sudah sangat terbiasa bergaul dengan masyarakat Filipina.
“Pembahasan ini sangat penting untuk membahas kekurangan-kekurangan apa saja yang terjadi di wilayah perbatasan, jangan sampai masyarakat wilayah perbatasan merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat dibandingkan dengan masyarakat wilayah lain,” tandasnya.
Rapat bersama ini dipimpin oleh Wakil Ketua MPR Evert Ernest Mangindaan dan dihadiri Ketua Badan Pengkajian MPR Bambang Sadono, Ketua Fraksi PKS MPR TB Syunmandjaya, Ketua Fraksi NasDem Prof Bachtiar Aly, anggota MPR Fraksi Gerindra Elnino MH Mohi, anggota Fraksi PAN MPR Yasti Soepredjo Mokoagow dan para anggota kelompok DPD di MPR Stefanus Liow, Marhany Victor Polypua, Fabian Richard Sarundajang, Benny Rhamdani serta Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Dirjen Imigrasi, Dirjen Bea Cukai serta Forum Komunikasi Pimpina Daerah (Forkompinda) Provinsi Sulawesi Utara. (aka)
BACA JUGA:
