MerahPutih.com - Pimpinan DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) untuk kembali memberlakukan sistem ganjil-genap di 25 ruas jalan ibu kota.
Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik, penerapan kebijakan aturan ganjil genap penting dilaksanakan saat ini guna mengurai kemacetan yang mulai terjadi di tengah pandemi COVID-19.
Ia pun menyampaikan, sejumlah ruas jalan Jakarta alami kemacetan di jam-jam sibuk kerja, ketika pagi hari dan sore hari karena membludaknya kendaraan pribadi.
Baca Juga:
Pemberlakuan Ganjil Genap, Polda Metro Minta Anies Tambah Angkutan Umum
"Untuk sebagai salah satu instrumen penanggulangan kemacetan," kata M Taufik di Jakarta, Jumat (4/6).
Penasihat Fraksi Gerindra DPRD ini menilai, ganjil genap paling cocok dijalankan di saat pandemi virus corona untuk menghindari adanya kemacetan yang menimbulkan kerumunan. Gage itu justru dapat melonggarkan jalan dan menjauhkan dari kerumunan.
"Lihat saat sekarang seperti tidak ada pandemi. Macet jadi. Malah kayak normal. Makanya untuk setiap upaya penanggulangan kemacetan ya saya mengapresiasi," papar dia.
Ia pun malah berpendapat, ruas aturan ganjil genap bisa ditambah untuk mengatasi kemacetan di DKI. Maka dari itu, Taufik meminta Dishub untuk segera merealisasikan ganjil-genap secepatnya.
"Ya tidak apa apa (masa pandemi ganjil genap). Justru harusnya ditambah. Diperluas lagi," pungkasnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memungkinkan akan kembali menerapkan kebijakan ganjil-genap di ibu kota.
Baca Juga:
Polda Metro Jaya Minta Pemprov Kembali Terapkan Ganjil Genap
Kini Dinas Perhubungan (Dishub) DKI tengah mengkaji ruas mana saja yang bakal diberlakukan. Penerapannya dilakukan secara bertahap dan tidak 25 ruas jalan gage yang diberlakukan.
Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo menuturkan, pihaknya akan lebih dulu mengidentifikasi terhadap kawasan yang akan menjadi tujuan warga dalam beraktifitas, sehingga dapat memutuskan lokasinya.
"Memang kalau kita masuk ke pelonggaran gage, tetapi secara bertahap. Kita identifikasi ruas jalan mana saja yang kemudian benar-benar menjadi destinasi ataupun tujuan pelaku perjalanan secara utuh," kata Syafrin di Jakarta, Rabu (2/6). (Asp)
Baca Juga: