Merahputih.com - Lonjakan harga Pertamax serta Pertamax Green tengah memicu kegaduhan publik, memaksa para wakil rakyat di Senayan mengambil sikap tegas guna meminta transparansi formula perhitungan kenaikan BBM.
Komisi XII DPR RI bergerak cepat merespons keresahan masyarakat atas penyesuaian tarif bahan bakar nonsubsidi tersebut. Legislatif menjadwalkan pemanggilan khusus terhadap manajemen PT Pertamina (Persero) serta jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Kita berbicara dalam waktu dekat dengan memanggil pihak terkait dalam hal ini Kementerian ESDM dan juga Pertamina untuk alasan dasar dan juga cara berhitung mereka untuk menaikkan harga BBM,"
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon.
Dilema Geopolitik dan Kebijakan Anti-Subsidi Ganda
Baca juga:
Kata Purbaya: Pertamax Enggak Dipakai Angkutan Barang dan Umum, Dampak Kenaikan Terbatas
Politisi Fraksi Partai PDI-Perjuangan tersebut menjelaskan bahwa lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik geopolitik global menjadi pemicu utama.
Produk energi non-Public Service Obligation (PSO) secara regulasi wajib mengikuti pergerakan pasar internasional secara berkala.
Pertamina dinilai mustahil terus memikul beban selisih harga pengadaan bahan baku tanpa melakukan penyesuaian tarif berkala.
Poin penting yang melandasi kebijakan penyesuaian tarif serta langkah pengawasan DPR terkait kenaikan harga Pertamax:
-
Pemicu Utama Kenaikan: Ketegangan geopolitik internasional memicu lonjakan harga minyak mentah dunia secara signifikan.
-
Sifat Produk Non-PSO: Formulasi harga Pertamax dan Pertamax Green murni mengikuti mekanisme dinamika pasar global.
-
Tindakan Komisi XII DPR: Memanggil Kementerian ESDM serta Pertamina guna meminta klarifikasi metode perhitungan tarif baru secara transparan.
-
Prioritas Anggaran Negara: Mempertahankan stabilitas harga bbm subsidi demi melindungi daya beli masyarakat lapisan bawah.
-
Alasan Penolakan Subsidi Pertamax: Menghindari beban subsidi ganda berpotensi merusak kesehatan keuangan negara serta Pertamina.
Fokus Proteksi Tarif Bahan Bakar Rakyat Kecil
Dony Maryadi Oekon menggarisbawahi komitmen parlemen bersama pemerintah dalam memprioritaskan stabilitas harga komoditas bbm subsidi.
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global. Dana subsidi negara diarahkan fokus menyasar masyarakat luas, bukan konsumen kendaraan sektor non-subsidi.
Baca juga:
Harga Pertamax Melonjak, Pertalite Jadi 'Buruan' dan Rentan Disalahgunakan
"Sebetulnya berdampak paling utama adalah PSO. Ini coba untuk menahan PSO tidak akan naik. Jadi harga ini ditahan di subsidi demi kepentingan masyarakat luas," tegas Legislator Daerah Pemilihan Jawa Barat XI tersebut.
Parlemen berjanji mengawal ketat proses klarifikasi formula harga komoditas energi ini. Hasil pertemuan tripartit nantinya diharapkan mampu menyajikan data objektif, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia.