Merah Putih Nasional - Aktor intelektual beberapa kasus pelanggaran hak azasi manusia (HAM) masa lalu, termasuk kasus Trisakti dan Mei 1998, tak kunjung terungkap. Pemerintahan Jokowi-JK dinilai tidak serius menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu.
“Lebih berarti jika tampak progress dari pernyataan tersebut yang sampai saat ini kenyataannya nol besar. Semua berakar dari kepentingan politik rezim. Rezim Jokowi-JK dari semula tidak menunjukkan kemauan politik yang kuat untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu,” kata Ketua SETARA Institute Hendardi di Jakarta, Selasa (12/5).
Hendardi menuding pernyataan Jaksa Agung Prasetyo pada April lalu untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) hanyalah repetisi dari pernyataan-pernyataan Pemerintah dari rezim ke rezim.
“Dari penentuan Jaksa Agung-nya saja yang merupakan penentu kelanjutan penyelesaian soal ini sudah tampak upaya ingkar untuk sungguh-sungguh berkehendak memutus mata rantai impunitas,” sambung Hendardi.
Pada gilirannya, lanjut Hendardi, setiap tahun hanya menjadi sekedar acara seremonial belaka dan repetisi janji Pemerintah akan menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. (luh)
Baca Juga:
Mahasiswa Trisakti Tuntut Bentuk Peradilan Ad Hoc
Wakil Rektor di Belakang Ribuan Massa Aksi 17 Tahun Trisakti
Peringatan 12 Mei 1998, 3000 Mahasiswa Trisakti Turun ke Jalan
Tragedi 12 Mei, Mahasiswa Trisakti Sampaikan Surat Terbuka untuk Jokowi