Pemerintah Diminta Siapkan Regulasi Terkait Vaksin Corona

Jumat, 16 Oktober 2020 - Andika Pratama

MerahPutih.com - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai, pemerintah perlu mempersiapkan secara matang sebelum vaksin didistribusikan ke masyarakat.

Menurut Trubus, Erick Thohir yang juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional harus menyiapkan infrastruktur dan regulasi turunan terkait persoalan vaksinasi.

“Langkah yang perlu dilakukan adalah menyiapkan infrastruktur dan yang perlu dilakukan adalah membuat regulasinya dulu, terutama regulasinya nanti dijelaskan mengenai mekanisme dan prosedurnya,” katanya kepada wartawan, Jumat (16/10).

Baca Juga

17 Warga Solo Diisolasi Seusai Kontak dengan Nakes Positif, Warga Gotong Royong Suplai Makanan

Menurut Trubus, Erick juga perlu melakukan sosialisasi, komunikasi dan edukasi terhadap masyarakat. Ia beranggapan beberapa masyarakat ada yang menolak untuk divaksin, untuk itu pemerintah harus memberikan edukasi untuk menyadarkan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat.

“Penerimaan masyarakat, karena persoalanya kan, sampai hari ini penolakan (vaksin) masyarakat masih ada, meskipun belum dikatakan tinggi, bisa saja jadi tinggi maka perlu dilakukan sosialisasi, komunikasi dan edukasi ke masyarakat,” bebernya.

Selain itu, adanya wacana vaksin COVID-19 gratis harus diperhitungkan dengan matang, berapa jumlah anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah untuk ketersediaan vaksin gratis, tentu harus ditetapkan dari harganya terlebih dahulu.

“Apakah vaksin itu diberikan gratis, kalau gratiskan biayanya berapa, jadi artinya anggaran yang dibutuhkan berapa dihitung, ini memang salah satu upaya Erick Thohir atau pemerintah dalam upaya menghadirkan vaksin gratis,” ulasnya.

Ia juga menyebut, pengadaan vaksin perlu dipertimbangkan matang, termasuk untuk vaksin gratis. Sebab, pemerintah menjanjikan akan memberikan vaksin gratis pada masyarakat tidak mampu melalui BPJS Kesehatan.

Kebutuhan anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah untuk ketersediaan vaksin gratis tentu harus jadi perhatian.

“Apakah vaksin itu diberikan gratis, kalau gratiskan biayanya berapa? Jadi, artinya anggaran yang dibutuhkan berapa, dihitung,” ujarnya.

Indonesia akan mendapatkan pasokan vaksin virus Corona dari perusahaan farmasi asal Inggris, AstraZeneca. Sebelumnya, Indonesia telah mendapat kepastian suplai vaksin dari perusahaan farmasi asal Tiongkok, Sinovac dan G42 asal Uni Emirat Arab (UEA).

Kepastian suplai vaksin COVID-19 dari Inggris untuk Indonesia disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam kunjungannya ke Inggris bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Retno memastikan perusahaan tersebut telah bersedia menyediakan 100 juta vaksin untuk Indonesia.

"Pertemuan dengan jajaran pimpinan AstraZeneca telah berjalan dengan baik. Indonesia telah menyampaikan permintaan penyediaan vaksin sebesar 100 juta," kata Retno dalam konferensi virtual, Rabu (14/10).

Retno mengatakan vaksin tersebut baru akan tersedia 2021. Pengiriman akan dilakukan bertahap dan diharapkan bisa dikirim mulai semester I tahun depan.

"Pihak AstraZeneca menyambut baik permintaan tersebut. Pengiriman pertama diharapkan dapat dilakukan pada semester pertama tahun 2021 dan akan dilakukan secara bertahap," jelasnya.

Retno menjelaskan bahwa vaksin AstraZeneca merupakan salah satu kandidat vaksin yang tercatat oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah memasuki tahap uji klinis ketiga.

Baca Juga

Tarif Swab COVID-19, RSUD Depok Ikutip Aturan Pemerintah

Selain vaksin, AstraZeneca juga disebut siap membangun kerja sama jangka panjang termasuk kolaborasi dengan Indonesia.

"AstraZeneca juga sangat tertarik untuk membangun kerja sama dan kolaborasi strategis jangka panjang dengan Indonesia," tuturnya. (Knu)

Bagikan

Baca Original Artikel
Bagikan