MerahPutih.com - Menko Polhukam Mahfud MD membantah bahwa pemerintah Indonesia diam saja dalam menyikapi dugaan pelanggaran HAM terhadap etnis muslim Uighur di Tiongkok.
Ia memastikan pemerintah lewat Kementerian Luar Negeri melakukan diplomasi kemanusiaan untuk mencegah adanya kekerasan yang berulang di sana.
Baca Juga:
Wakil Ketua MPR: Pemerintah Jangan Hanya Jadi Penonton Isu Uighur
Pemerintah Indonesia, kata Mahfud, melalui politik bebas aktif akan terus melakukan langkah terbaik dalam kasus tersebut.
“Sejak dulu kita menjadi penengah dan mencari jalan yang baik, bukan konfrontatif,” kata Mahfud MD kepada wartawan yang dikutip di Jakarta, Jumat (20/12).
Mahfud mengakui tidak mungkin mendiamkan begitu saja isu kemanusiaan di Uighur. Akan tetapi, perlu tahu secara menyeluruh persoalan yang sebenarnya.
Mahfud mengingatkan, publik Indonesia mestinya lebih objektif membaca persoalan Uighur.
“Karena di China itu kawasan muslim kan banyak juga, bukan hanya Uighur. Saya pernah ke Beijing, ke berbagai tempat lain, aman-aman saja. Tetapi kok di Uighur terjadi seperti itu, ada apa?” tanya Mahfud.
Baca Juga:
MUI Tantang Keberanian Indonesia Hadapi Tiongkok untuk Bela Etnis Muslim Uighur
Selain dari pemerintah, kelompok-kelompok masyarakat juga ikut berperan mengawal isu Uighur seperti Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah.
"Sebagian sudah ke sana. Kita cari jalan yang baik,” papar dia Mahfud.
Beberapa tahun ini, terjadi dugaan persekusi dan diskriminasi terhadap etnis Muslim Uighur di wilayah Xinjiang.
Para ahli dan aktivis PBB mengatakan, warga Uighur dan anggota kelompok minoritas muslim lainnya telah ditahan di kamp-kamp di Xinjiang sejak 2017.
Pemerintah Tiongkok menampik. Kamp tersebut bukan kamp tahanan melainkan kamp vokasi atau pendidikan. (Knu)
Baca Juga:
Bertemu Moeldoko, Dubes Tiongkok Bantah Lakukan Represi Terhadap Minoritas Uighur