Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengkritik perlakuan pemerintah Tiongkok yang disebut kerap melakukan kekerasan terhadap umat Islam etnis Uighur.
Menurut Anwar, hak asasi etnis Uighur sebagai manusia benar telah diinjak-injak oleh pemerintah Tiongkok sampai-sampai untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang mereka miliki juga tidak bisa.
Baca Juga:
Bertemu Moeldoko, Dubes Tiongkok Bantah Lakukan Represi Terhadap Minoritas Uighur
"Kita menyadari bahwa Tiongkok sebagai sebuah negara memang berhak untuk mengatur negaranya sendiri, tetapi jangan sampai menginjak-injak hak asasi rakyatnya terutama hak dasar dari umat islam yang ada disana," kata Anwar kepada merahputih.com di Jakarta, Jumat (20/12).
Anwar mengatakan, Indonesia harus berperan aktif membela etnis Uighur. Salah satunya dengan menyuarakan sikapnya saat pertemuan puncak negara-negara Islam di Kuala Lumpur dalam KL Summit 2019.
Indonesia harus bersikap tegas dan keras kepada pemerintah Tiongkok dan mendesak untuk menghentikan segala bentuk kekerasan yang dilakukannya terhadap muslim uighur.
"Termasuk memberikan kesempatan kepada rakyat dan atau muslim Uighur untuk mendapatkan hak-haknya untuk beragama dan melaksanakan ajaran agamanya dengan baik," jelas Anwar.
Anwar yakin, jika tidak maka dunia akan terseret ke dalam ketegangan baru tidak hanya dalam skala global tapi juga lokal.
"Karena rakyat di setiap negara terutama umat Islam tentu akan meminta dan menuntut pemerintahnya untuk bersikap tegas terhadap pemerintah Tiongkok termasuk Indonesia. Sehingga hal demikian akan sangat mengganggu bagi berjalannya pembangunan yang sedang mereka laksanakan," ungkap Anwar yang juga Ketua Umum PP Muhammadiyah ini.
Baca Juga:
PBB Diminta Investigasi Dugaan Pelanggaran HAM Terhadap Etnik Uighur
Sementara, mantan Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta Pemerinntah Indonesia proktif menyuarakan ke dunia internasional. Sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia tidak bisa tinggal diam.
"Pemerintah Indonesia bersuaralah seperti yang saya rasakan itu. Bukan karena itu Islam tapi karena manusia kita, menjaga harkat dan martabat kemanusiaan," imbuh Din.
Di sisi lain, terkait dugaan adanya dugaan aliran dana dari Pemerintah Tiongkok ke sejumlah organisasi Islam di Indonesia, agar bungkam terhadap masalah Uighur, Din enggan berkomentar lebih jauh.
Din mengaku kecewa jika benar ada pihak dari ormas di Indonesia, Islam khususnya yang menerima dana tersebut. Pasalnya, ia juga melihat laporan artikel di media Amerika Serikat (AS), The Wall Street Journal (WSJ), terkait kunjungan tour Uighur itu.
"Bahkan mengundang delegasi dari manapun, sampai di sana tidak ditemukan kan (dugaan penindasan muslim Uighur), demikian yang terjadi atas delegasi ormas-ormas Islam dan MUI ke Xinjiang," ujar dia. (Knu)
Baca Juga:
Wakil Ketua MPR: Pemerintah Jangan Hanya Jadi Penonton Isu Uighur
