Merahputih.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menyatakan pemilihan lokasi daerah vaksinasi dilakukan dengan mengutamakan asas keadilan.
Seluruh rincian informasi terkait alokasi prioritas vaksinasi masih dalam tahap finalisasi. Intinya, seluruh alokasi vaksin untuk daerah akan mempertimbangkan kriteria, prioritas penerima dan wilayah yang mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.
“Perlu kami sampaikan, bahwa seluruh alokasi prioritas ini akan mempertimbangkan kriteria dan prioritas penerima serta wilayah yang tentunya mengacu pada Perpres No 99 tahun 2020,” kata Wiku Adisasmito saat memberikan keterangan pers secara virtual, Kamis (15/10).
Baca Juga
Tunggu Vaksin Merah Putih, Indonesia Butuh Vaksin Luar Negeri
Pemerintah akan tetap berusaha melakukan alokasi dengan mengutamakan asas keadilan. Karena itu, Wiku mengharapkan masyarakat bersabar untuk mendapatkan vaksinasi dan terus memantau informasi resmi dari Satgas COVID-19 terkait tahapan vaksinasi ini dengan cermat.
“Pemerintah tetap akan berusaha melakukan alokasi dan mengutamakan asas keadilan. Masyarakat mohon bersabar dan terus memantau informasi resmi dari Satgas COVID-19. Selalu mematuhi protokol kesehatan serta upaya yang dapat dilakukan saat ini,” jelas Wiku Adisasmito.
Setelah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19, saat ini pemerintah sedang menyelesaikan roadmap atau peta jalan vaksinasi.
Diharapkan roadmap ini dapat segera rampung mengingat vaksinasi akan dilakukan pada akhir tahun ini atau awal tahun depan.
“Jadi saat ini, peta jalan atau roadmap sedang disiapkan oleh pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan yang didukung kementerian/lembaga lainnya yang tergabung dalam komite,” kata Wiku Adisasmito.
Wiku mengharapkan peta jalan ini akan segera selesai, sehingga bisa menjadi langkah konkret pemerintah dalam menjalankan program vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia.
“Dan diharapkan peta jalan ini akan segera selesai dan menjadi langkah konkret dan bisa disampaikan kepada pemerintah dalam rangka menjalankan program vaksinasi ini. Vaksinasi ini dilakukan berdasarkan tingkat risiko yang dilakukan masyarakat di Indonesia,” terang Wiku Adisasmito.
Baca Juga
Seperti yang diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) beserta kementerian yang terkait untuk menyusun rencana vaksinasi COVID-19 sedetail mungkin. Rencana detail tersebut harus rampung dalam waktu dua pekan. Hal itu disampaikan pada saat Jokowi memimpin rapat terbatas tentang Laporan KPCPEN secara virtual di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/9).
Dalam rencana detail vaksinasi tersebut, Jokowi menginginkan sudah ada kejelasan mengenai waktu pelaksanaan vaksinasi, lokasi vaksinasi, siapa yang melakukan vaksinasi hingga siapa yang pertama menerima vaksinasi. (Knu)