MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra mengakui keputusannya menjadi penasihat hukum pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 tidak murni profesional, tetapi ada motif politik di belakangnya.
Dalam rilisnya kepada media, Selasa (13/11), awalnya Yusril mengaku menjadi pengacara Jokowi Ma'ruf adalah keputusan profesionalitas pribadinya, yang tidak melibatkan institusi partai. Namun, diakuinya, langkah itu langsung atau tidak langsung membawa dampak kepada kepentingan partai PBB.
"Apa yang diputuskan adalah langkah strategis untuk menjaga agar pemilu berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku, sambil memperkuat sisi politik PBB agar mampu menembus ambang batas 4 persen," kata Yusril dalam rilisnya.
Yusril menegaskan harus bertanggung jawab untuk menyelamatkan PBB yang terpuruk selama 10 tahun terakhir. Indikator penyelamatan itu adalah terbentuknya Fraksi PBB di DPR RI yang selama ini kosong karena PBB gagal menembus ambang batas parlemen.
Namun, pakar hukum tata negara itu kembali menegaskan hasil pembicaraannya dengan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir dirinya bukan bagian dari Timses pasangan petahana. "Saya adalah 'lawyer' profesional untuk dimintai saran dan pendapat serta melakukan advokasi hukum jika dipandang perlu," tandas Yusril. (*)