Merahputih.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta penyaluran bantuan sosial (bansos) harus segera dilakukan tanpa terhalang masalah administrasi kependudukan.
Situasi semacam itu, kerap terjadi pada warga miskin di perkotaan.
Baca Juga:
"Semuanya diberi. Mungkin karena orang tidak punya KTP, tidak jelas rumahnya, tapi jelas-jelas membutuhkan, cepat diberi," ujar Mahfud seperti dikutip Antara, Senin (4/5).
Hal itu disampaikan berkaitan adanya masyarakat yang membutuhkan bansos, tetapi tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) atau alamat tempat tinggal yang jelas.
Presiden Jokowi sendiri sudah meminta penyaluran bansos dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran.
Namun, apabila dihadapkan dengan satu pilihan, maka Presiden Jokowi lebih menginginkan bansos didistribusikan dengan cepat.
"Presiden mengatakan harus cepat dan tepat, tetapi jika pilihannya hanya satu, tepat atau cepat, maka Presiden minta agar cepat dulu," katanya.
Baca Juga:
Hati-Hati, Koruptor Dana Penanggulangan COVID-19 Terancam Hukuman Mati!
Adapun terkait pendataan, dia mengatakan bahwa hal tersebut bisa dilakukan terpisah.
"Soal pembukuannya nanti. Nanti bisa diadministrasikan tersendiri tanpa menjadikan KTP dan alamat yang jelas sebagai prasyarat untuk mendapatkan itu," kata Mahfud pula. (*)