MerahPutih.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk lebih bersinergi dengan kepolisian dan Kejaksaan Agung dalam menegakkan kasus hukum di tahun 2018.
Pasalnya tahun 2018 adalah tahun politik yang rawan dengan penyimpangan dan pelanggaran berbau uang.
"KPK jangan kerja sendiri. Gak akan kepegang (penyelesaian hukum). Harus sinergi dengan polisi dan kejaksaan supaya bisa diselesaikan," tegas Mahfud MD di Yogyakarta, Rabu (3/1).
Mantan Ketua MK ini menjelaskan tahun politik adalah tahun mahal yang sarat dengan pertempuran uang. Pasalnya di tahun 2018 akan ada 171 daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah baik bupati, wali kota, maupun gubernur. Sebagian besar wilayah tersebut adalah provinsi dengan jumlah penduduk yang banyak dan rawan konflik.
"Bulan Juni sudah ada proses pencalonan presiden dan caleg. Nah itu bakal ada pertempuran uang," kata dia.
Maka, ia mengimbau aparat penegak hukum untuk lebih berhati-hati dan jeli melihat dan mengusut penyimpangan dan pelanggaran selama pilkada.
"KPK dan penegak hukum harus berhati-hati di tahun politik ini,” tegasnya.
Di 2018, Mahfud mengingatkan ada dua kasus yang menjadi pekerjaan rumah(PR) utama yang harus diselesaikan di bidang hukum. Pertama adalah kasus penyiraman air keras ke Novel Baswedan dan korupsi e-ktp. (*)
Berita ini merupakan laporan dari Teresa Ika, kontributor merahputih.com untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Baca juga berita lainnya dalam artikel: Memasuki Tahun Politik, Pengamat Sebut Peran 'Civil Society' Sangat Penting