Lippo Karawaci Tegaskan Lahan yang Disita Milik Pemerintah

Sabtu, 28 Agustus 2021 - Andika Pratama

MerahPutih.com - PT Lippo Karawaci Tbk menegaskan pihaknya tidak pernah meminta atau mendapatkan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Tidak ada satu pun perusahaan Lippo, termasuk Bank Lippo, yang pernah meminta atau mendapatkan sekalipun atau satu sen pun, dana BLBI," tutur Communications Lippo Karawaci, Danang Kemayang Jati dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (27/8)

Baca Juga

Alasan KPK Minta Penundaan Sidang SP3 BLBI

Tetapi, Danang membenarkan adanya aset berupa lahan yang berlokasi di dalam kawasan Lippo Karawaci yang merupakan milik pemerintah.

Danang menjelaskan lahan yang disampaikan oleh pemerintah sebetulnya adalah lahan yang sudah dimiliki secara hukum dan dikuasai oleh pemerintah, qq Depkeu, sejak 2001.

"Jadi, lahan tersebut sudah bukan lagi milik kami," tegas Danang

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD dalam peresmian pemasangan plang di salah satu aset properti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Jakarta, Jumat (27/08/2021). ANTARA/Agatha Olivia
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD dalam peresmian pemasangan plang di salah satu aset properti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Jakarta, Jumat (27/08/2021). ANTARA/Agatha Olivia

Kepemilikan lahan oleh pemerintah, qq Depkeu, sejak 2001, terkait dengan BLBI terhadap bank-bank yang diambil alih oleh pemerintah, qq BPPN, pada September 1997, saat krisis moneter saat itu.

"Kami sepenuhnya selalu mendukung program pemerintah yang mengonsolidasikan aset-aset tertentu milik Depkeu dan satgas yang baru dibentuk. Bahwa diantara aset-aset yang dikonsolidasikan di dalam satgas tersebut ada yang berlokasi di sekitar permukiman Lippo Karawaci adalah sesuatu hal yang wajar," kata Danang.

Dengan demikian, pemberitaan yang seolah-olah ada penyitaan lahan atau aset yang dikaitkan Lippo sebagai obligor dahulu atau sekarang, adalah sepenuhnya tidak benar.

"Karena aset itu sudah milik negara sejak 2001," pungkasnya. (*)

Baca Juga

Saat Satgas Mulai Menagih Hutang Para Obligator BLBI

Bagikan

Baca Original Artikel
Bagikan