Menkeu Segera Lepas Tanah Sitaan BLBI Buat Rusun, Minta Ukuran Tipe 45 Biar Rakyat Nyaman Tinggal

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Oktober 2025
Menkeu Segera Lepas Tanah Sitaan BLBI Buat Rusun, Minta Ukuran Tipe 45 Biar Rakyat Nyaman Tinggal

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri PKP Maruarar Sirait membahas sejumlah topik terkait sektor perumahan di Kementerian PKP, Jakarta, Selasa (14/10/2025). Menkeu siap memproses cepat lahan sitaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Karawaci, Tangerang untuk dapat dimanfaatkan sebagai hunian masyarakat di perkotaan. (ANTARA/Aji Cakti)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Lahan sitaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), salah satunya di Karawaci, Tangerang, Banten, akan segera dilepaskan untuk dapat dimanfaatkan sebagai hunian masyarakat di perkotaan.

"Itu yang di Lippo Karawaci, kita akan proses dengan cepat, tinggal melakukan balik nama di Badan Pertanahan Nasional (BPN), saya sudah suruh staf saya bereskan dalam waktu 1-2 minggu. Itu kita bisa bereskan cepat, nanti begitu clear, dia (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman/PKP) akan membuat programnya," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Ia berharap ukuran unit rumah susun yang akan dibangun di Karawaci tersebut tipe 45 sehingga masyarakat bisa lebih nyaman menghuninya.

"Apartemen kecil kalau tipe 36, saya pikir buat saja lebih besar, yang lebih manusiawi yakni tipe 45, jadi orang tinggal di situ cukup nyaman (comfortable)," katanya.

Baca juga:

Satgas BLBI di Ujung Tanduk, Menkeu Purbaya: Hasilnya Enggak Banyak-Banyak Amat, Membuat Ribut Saja

Purbaya menegaskan, dirinya akan mendukung dan mempercepat program-program hunian bagi masyarakat dari Kementerian PKP.

Pihaknya juga segera menindaklanjuti desain yang akan dibuat oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, termasuk rencana skema pembiayaan campuran atau hybrid untuk rusun perkotaan di Karawaci.

"Dia (Menteri PKP) akan desain seperti apa, saya ikuti nanti, tapi kalau agak besar harusnya harganya juga agak tinggi, jadi bukan yang untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) saja, di atas MBR sedikit mungkin untuk kelas menengah tanggung juga," ujarnya.

Menurut dia, selama ini kelas menengah tanggung tidak terlayani dengan baik dalam sektor perumahan.

Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara mengapresiasi harapan untuk rusun perkotaan di Karawaci dari Menkeu Purbaya.

Kementerian PKP siap untuk segera memanfaatkan tanah-tanah yang dimiliki oleh negara, terutama dalam kekuasaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, untuk dapat dimanfaatkan sebagai hunian bagi masyarakat.

Ara menegaskan, supaya saling menguntungkan maka pembiayaan rusun perkotaan di Karawaci akan bersifat hybrid di mana ada Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk MBR dan komersial untuk kelas menengah tanggung.

"Kombinasi antara MBR dan mungkin yang kelas menengah tanggung," kata seraya menegaskan, terkait luas bangunan rusun, akan membicarakan hal tersebut dengan Menkeu.

#BLBI #Kasus BLBI #Kemenkeu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
40 Perusahaan Baja Terdeteksi Ogah Bayar Pajak, Menkeu Purbaya Bakal Sidak Langsung
Perusahaan baja yang terduga menunggak pajak itu berasal dari negara yang berbeda. Selain China, Purbaya menyebut juga ada perusahaan yang berasal dari Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Januari 2026
40 Perusahaan Baja Terdeteksi Ogah Bayar Pajak, Menkeu Purbaya Bakal Sidak Langsung
Indonesia
Targetkan Pembeli Rokok Ilegal, Purbaya Pertimbangkan Ubah Struktur Cukai Hasil Tembakau
Penambahan satu lapis tarif itu bertujuan untuk memberikan ruang kepada pelaku rokok ilegal untuk beralih ke jalur legal.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Januari 2026
Targetkan Pembeli Rokok Ilegal, Purbaya Pertimbangkan Ubah Struktur Cukai Hasil Tembakau
Indonesia
Pemerintah Tambah Utang Rp 736,3 Triliun di 2025
Pembiayaan utang itu dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) serta pinjaman, meski Kemenkeu tak merinci realisasi masing-masing instrumen pembiayaan utang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Januari 2026
Pemerintah Tambah Utang Rp 736,3 Triliun di 2025
Indonesia
Defisit APBN Melebar, Ekonomi Downfall
Realisasi sementara pendapatan negara tercatat sebesar Rp 2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp 3.005,1 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Januari 2026
Defisit APBN Melebar, Ekonomi Downfall
Indonesia
Erick Thohir Ungkap Skema Bonus Atlet SEA Games 2025 Masih Dibahas Kemenkeu
Menpora Erick Thohir menyebut skema bonus atlet SEA Games Thailand 2025 masih ditinjau Kemenkeu. Bonus akan ditransfer langsung ke rekening atlet.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 27 Desember 2025
Erick Thohir Ungkap Skema Bonus Atlet SEA Games 2025 Masih Dibahas Kemenkeu
Indonesia
Menkeu Geser Anggaran Rapat Buat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Banjir Sumatera
BNPB telah mengajukan anggaran senilai Rp 1,6 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 Desember 2025
Menkeu Geser Anggaran Rapat Buat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Banjir Sumatera
Indonesia
Menkeu Klaim Kinerja Bea Cukai Membaik, Tahan Bicara ke Kemen PANRB Buat Rumahkan Pegawai
Menkeu berfokus memperbaiki Bea Cukai semaksimal mungkin, termasuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan pelatihan sumber daya manusia (SDM).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 Desember 2025
Menkeu Klaim Kinerja Bea Cukai Membaik, Tahan Bicara ke Kemen PANRB Buat Rumahkan Pegawai
Indonesia
Bea Cukai Bikin 25 Juta Lembar Pita Cukai Desain Terbaru Untuk 2026
pita cukai untuk hasil tembakau mendominasi komposisi pesanan tahun 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 10 Desember 2025
Bea Cukai Bikin 25 Juta Lembar Pita Cukai Desain Terbaru Untuk 2026
Indonesia
Tanggapi Ancaman Dibekukan Menkeu, Dirjen Bea Cukai: Bentuk Koreksi
Djaka menyatakan optimisme terhadap target pembenahan yang diberikan Menkeu, yakni jangka waktu satu tahun.
Wisnu Cipto - Rabu, 03 Desember 2025
Tanggapi Ancaman Dibekukan Menkeu, Dirjen Bea Cukai: Bentuk Koreksi
Indonesia
Diancam Dirumahkan Menkeu, Dirjen Bea Cukai Akui Image Lembaganya Sarang Pungli
Reformasi instansi tidak bisa dilakukan tanpa dukungan publik. Aspek yang perlu dibenahi mencakup kualitas sumber daya manusia (SDM), peralatan, hingga citra institusi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Desember 2025
Diancam Dirumahkan Menkeu, Dirjen Bea Cukai Akui Image Lembaganya Sarang Pungli
Bagikan