Menkeu Segera Lepas Tanah Sitaan BLBI Buat Rusun, Minta Ukuran Tipe 45 Biar Rakyat Nyaman Tinggal

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Oktober 2025
Menkeu Segera Lepas Tanah Sitaan BLBI Buat Rusun, Minta Ukuran Tipe 45 Biar Rakyat Nyaman Tinggal

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri PKP Maruarar Sirait membahas sejumlah topik terkait sektor perumahan di Kementerian PKP, Jakarta, Selasa (14/10/2025). Menkeu siap memproses cepat lahan sitaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Karawaci, Tangerang untuk dapat dimanfaatkan sebagai hunian masyarakat di perkotaan. (ANTARA/Aji Cakti)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Lahan sitaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), salah satunya di Karawaci, Tangerang, Banten, akan segera dilepaskan untuk dapat dimanfaatkan sebagai hunian masyarakat di perkotaan.

"Itu yang di Lippo Karawaci, kita akan proses dengan cepat, tinggal melakukan balik nama di Badan Pertanahan Nasional (BPN), saya sudah suruh staf saya bereskan dalam waktu 1-2 minggu. Itu kita bisa bereskan cepat, nanti begitu clear, dia (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman/PKP) akan membuat programnya," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Ia berharap ukuran unit rumah susun yang akan dibangun di Karawaci tersebut tipe 45 sehingga masyarakat bisa lebih nyaman menghuninya.

"Apartemen kecil kalau tipe 36, saya pikir buat saja lebih besar, yang lebih manusiawi yakni tipe 45, jadi orang tinggal di situ cukup nyaman (comfortable)," katanya.

Baca juga:

Satgas BLBI di Ujung Tanduk, Menkeu Purbaya: Hasilnya Enggak Banyak-Banyak Amat, Membuat Ribut Saja

Purbaya menegaskan, dirinya akan mendukung dan mempercepat program-program hunian bagi masyarakat dari Kementerian PKP.

Pihaknya juga segera menindaklanjuti desain yang akan dibuat oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, termasuk rencana skema pembiayaan campuran atau hybrid untuk rusun perkotaan di Karawaci.

"Dia (Menteri PKP) akan desain seperti apa, saya ikuti nanti, tapi kalau agak besar harusnya harganya juga agak tinggi, jadi bukan yang untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) saja, di atas MBR sedikit mungkin untuk kelas menengah tanggung juga," ujarnya.

Menurut dia, selama ini kelas menengah tanggung tidak terlayani dengan baik dalam sektor perumahan.

Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara mengapresiasi harapan untuk rusun perkotaan di Karawaci dari Menkeu Purbaya.

Kementerian PKP siap untuk segera memanfaatkan tanah-tanah yang dimiliki oleh negara, terutama dalam kekuasaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, untuk dapat dimanfaatkan sebagai hunian bagi masyarakat.

Ara menegaskan, supaya saling menguntungkan maka pembiayaan rusun perkotaan di Karawaci akan bersifat hybrid di mana ada Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk MBR dan komersial untuk kelas menengah tanggung.

"Kombinasi antara MBR dan mungkin yang kelas menengah tanggung," kata seraya menegaskan, terkait luas bangunan rusun, akan membicarakan hal tersebut dengan Menkeu.

#BLBI #Kasus BLBI #Kemenkeu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Kemenkeu Ambil 60 Persen Saham Whoosh, Bakal Dikelola Unit Special Mission Vehicle
Pembiayaan operasional maupun kewajiban KCIC ke depan bakal ditutup dari dividen maupun keuntungan usaha dari SMV di bawah Kemenkeu.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 Agustus 2026
Kemenkeu Ambil 60 Persen Saham Whoosh, Bakal Dikelola Unit Special Mission Vehicle
Indonesia
Syarat Mendagri Jika Daerah Ingin Dapat Dana Buat Bayar Pegawai
Pemerintah akan memeriksa apakah daerah tersebut masih memiliki hak atas Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan oleh Kementerian Keuangan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 Agustus 2026
Syarat Mendagri Jika Daerah Ingin Dapat Dana Buat Bayar Pegawai
Indonesia
Menkeu Purbaya Pastikan Alokasi Anggaran MBG Bakal Ikutin Perintah MK
Purbaya menjelaskan anggaran yang berjalan pada tahun ini tidak mengalami perubahan karena telah dibahas dan saat ini tinggal memasuki tahap finalisasi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Menkeu Purbaya Pastikan Alokasi Anggaran MBG Bakal Ikutin Perintah MK
Indonesia
Purbaya Pastikan Pembayaran Utang Whoost Tidak Bebani APBN
Menkeu mengisyaratkan pemerintah akan memanfaatkan berbagai instrumen di luar APBN, termasuk melalui Special Mission Vehicle (SMV).
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Juli 2026
Purbaya Pastikan Pembayaran Utang Whoost Tidak Bebani APBN
Indonesia
Menkeu Pastikan BGN Bakal Lakukan Penghematan Anggaran, Bukan Dipotong
evaluasi standar bahan baku Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu prioritas yang akan dilakukan untuk memperbaiki tata kelola program prioritas nasional tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Juli 2026
Menkeu Pastikan BGN Bakal Lakukan Penghematan Anggaran, Bukan Dipotong
Indonesia
Diserahkan ke Kemenkeu, Purbaya Janji Urusan Kereta Cepat Beres
Purbaya belum bisa memberikan informasi lebih rinci lantaran proses penyerahan KCIC belum rampung
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Juli 2026
Diserahkan ke Kemenkeu, Purbaya Janji Urusan Kereta Cepat Beres
Indonesia
Purbaya Ingatkan Dapur MBG Libatkan UMKM dan BUMDes di Rantai Pasok Bahan Pangan
Purbaya telah membentuk tim khusus guna mengawasi penggunaan anggaran program MBG di seluruh daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Juli 2026
Purbaya Ingatkan Dapur MBG Libatkan UMKM dan BUMDes di Rantai Pasok Bahan Pangan
Indonesia
Rasio Utang Pemerintah Terus Meningkat, Tercatat Telah Capai 40,54 Persen PDB
Menkeu dalam merespons kekhawatiran sejumlah fraksi DPR RI soal rasio utang yang kian meningkat
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
Rasio Utang Pemerintah Terus Meningkat, Tercatat Telah Capai 40,54 Persen PDB
Indonesia
Tahun Depan, Purbaya Janji Tidak Naikkan Pajak
Perluasan basis perpajakan akan ditempuh melalui pemanfaatan data dan teknologi untuk menjangkau ekonomi digital, shadow economy, serta sektor informal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
Tahun Depan, Purbaya Janji Tidak Naikkan Pajak
Indonesia
Purbaya Janjikan Berbagai Kemudahan Investasi di Pusat Finansial Internasional Indonesia
Pemerintah mengusulkan pembentukan PFII sebagai kawasan dengan kekhususan yang dapat mengakomodasi kebutuhan industri jasa keuangan global sekaligus menjadi katalis pendalaman sektor keuangan nasional.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 03 Juli 2026
Purbaya Janjikan Berbagai Kemudahan Investasi di Pusat Finansial Internasional Indonesia
Bagikan