Menkeu Segera Lepas Tanah Sitaan BLBI Buat Rusun, Minta Ukuran Tipe 45 Biar Rakyat Nyaman Tinggal

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Oktober 2025
Menkeu Segera Lepas Tanah Sitaan BLBI Buat Rusun, Minta Ukuran Tipe 45 Biar Rakyat Nyaman Tinggal

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri PKP Maruarar Sirait membahas sejumlah topik terkait sektor perumahan di Kementerian PKP, Jakarta, Selasa (14/10/2025). Menkeu siap memproses cepat lahan sitaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Karawaci, Tangerang untuk dapat dimanfaatkan sebagai hunian masyarakat di perkotaan. (ANTARA/Aji Cakti)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Lahan sitaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), salah satunya di Karawaci, Tangerang, Banten, akan segera dilepaskan untuk dapat dimanfaatkan sebagai hunian masyarakat di perkotaan.

"Itu yang di Lippo Karawaci, kita akan proses dengan cepat, tinggal melakukan balik nama di Badan Pertanahan Nasional (BPN), saya sudah suruh staf saya bereskan dalam waktu 1-2 minggu. Itu kita bisa bereskan cepat, nanti begitu clear, dia (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman/PKP) akan membuat programnya," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Ia berharap ukuran unit rumah susun yang akan dibangun di Karawaci tersebut tipe 45 sehingga masyarakat bisa lebih nyaman menghuninya.

"Apartemen kecil kalau tipe 36, saya pikir buat saja lebih besar, yang lebih manusiawi yakni tipe 45, jadi orang tinggal di situ cukup nyaman (comfortable)," katanya.

Baca juga:

Satgas BLBI di Ujung Tanduk, Menkeu Purbaya: Hasilnya Enggak Banyak-Banyak Amat, Membuat Ribut Saja

Purbaya menegaskan, dirinya akan mendukung dan mempercepat program-program hunian bagi masyarakat dari Kementerian PKP.

Pihaknya juga segera menindaklanjuti desain yang akan dibuat oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, termasuk rencana skema pembiayaan campuran atau hybrid untuk rusun perkotaan di Karawaci.

"Dia (Menteri PKP) akan desain seperti apa, saya ikuti nanti, tapi kalau agak besar harusnya harganya juga agak tinggi, jadi bukan yang untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) saja, di atas MBR sedikit mungkin untuk kelas menengah tanggung juga," ujarnya.

Menurut dia, selama ini kelas menengah tanggung tidak terlayani dengan baik dalam sektor perumahan.

Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara mengapresiasi harapan untuk rusun perkotaan di Karawaci dari Menkeu Purbaya.

Kementerian PKP siap untuk segera memanfaatkan tanah-tanah yang dimiliki oleh negara, terutama dalam kekuasaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, untuk dapat dimanfaatkan sebagai hunian bagi masyarakat.

Ara menegaskan, supaya saling menguntungkan maka pembiayaan rusun perkotaan di Karawaci akan bersifat hybrid di mana ada Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk MBR dan komersial untuk kelas menengah tanggung.

"Kombinasi antara MBR dan mungkin yang kelas menengah tanggung," kata seraya menegaskan, terkait luas bangunan rusun, akan membicarakan hal tersebut dengan Menkeu.

#BLBI #Kasus BLBI #Kemenkeu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Mulai Pungut Pajak Atas Transaksi Melalui Platform Asing
Pemerintah memberlakukan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi digital lintas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 September 2026
Pemerintah Mulai Pungut Pajak Atas Transaksi Melalui Platform Asing
Indonesia
Buat Pendidikan Gratis, Pemerintah Desain Ulang Anggaran Tahun 2027
program sekolah negeri gratis tetap dialokasikan menggunakan anggaran pendidikan yang sudah ditetapkan dalam RAPBN 2027 atau dengan kata lain tidak menggunakan anggaran baru.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
Buat Pendidikan Gratis, Pemerintah Desain Ulang Anggaran Tahun 2027
Indonesia
Ingin Uang Beredar di Masyarakat, Insentif Pajak Capai Rp 632 Triliun
Sejumlah target penerima insentif perpajakan di antaranya termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor bidang usaha seperti manufaktur, pertanian, perdagangan, hingga konstruksi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Ingin Uang Beredar di Masyarakat, Insentif Pajak Capai Rp 632 Triliun
Indonesia
Utang BLBI Pemerintah ke BI Lunas, Obligor Masih Bakal Ditagih
DJKN memiliki Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang masih terutang kepada negara.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Utang BLBI Pemerintah ke BI Lunas, Obligor Masih Bakal Ditagih
Indonesia
Utang BLBI Lunas, para Obligor Tetap Dikejar
Tugas penagihan kewajiban itu akan dialihkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Utang BLBI Lunas, para Obligor Tetap Dikejar
Indonesia
Menkeu Klaim Surat Utang BLBI saat Krisis 98 Dinyatakan Lunas
Penyelesaian dilakukan pada Agustus 2026 dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia (BI).
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Menkeu Klaim Surat Utang BLBI saat Krisis 98 Dinyatakan Lunas
Indonesia
Utang BLBI 30 Dekade ke BI Lunas, Kemenkeu Ambil Alih Tugas Satgas Tagih Aset Obligor
Pemerintah resmi melunasi utang BLBI Rp218,3 T ke BI setelah 30 tahun. Hak tagih dan penyitaan aset obligor nakal diambil alih Kemenkeu!
Wisnu Cipto - Selasa, 22 September 2026
Utang BLBI 30 Dekade ke BI Lunas, Kemenkeu Ambil Alih Tugas Satgas Tagih Aset Obligor
Indonesia
Penempatan SAL Rp 200 Triliun di Himbara Tetap Dilanjutkan
Kementerian Keuangan akan terus melakukan komunikasi dengan perbankan, sehingga tidak terjadi gap atau lag antara dana yang tersedia di bank dengan yang ditarik oleh pemerintah.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
Penempatan SAL Rp 200 Triliun di Himbara Tetap Dilanjutkan
Indonesia
Menkeu Baru Dihadapkan pada Ujian Kepercayaan Pasar, DPR Soroti Arah APBN dan Utang
Momentum pergantian Menkeu harus dimanfaatkan untuk memperkuat kredibilitas fiskal sekaligus menjaga stabilitas pasar keuangan dan keyakinan investor.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
Menkeu Baru Dihadapkan pada Ujian Kepercayaan Pasar, DPR Soroti Arah APBN dan Utang
Indonesia
Qodari Yakin Suahasil Mampu Jaga Perekonomian Indonesia Tetap Tumbuh dan Stabil
Muhammad Qodari optimistis Suahasil Nazara mampu menjaga perekonomian Indonesia tetap tumbuh sekaligus stabil.
Yusuf Abdillah - Selasa, 15 September 2026
Qodari Yakin Suahasil Mampu Jaga Perekonomian Indonesia Tetap Tumbuh dan Stabil
Bagikan