Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Pemerintah tengah menyiapkan skema pemanfaatan lahan bekas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan aset rampasan negara untuk mendukung pembangunan rumah rakyat. Langkah ini dilakukan guna mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengatakan proses persiapan saat ini telah memasuki tahap koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bank Tanah.
“Kemenkeu sudah mempersiapkan bagaimana proses-prosesnya disinergikan dengan Bank Tanah. Itu juga bagian dari diskusi kami,” kata Ara, sapaan akrabnya, kepada media di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (24/9) malam.
Baca juga:
Strategi Menteri Maruarar Percepat Rumah Rakyat Pakai Tanah Koruptor, KPK Sampai Didesak
Menteri Ara berharap hasil koordinasi lintas lembaga tersebut dapat segera diumumkan, sehingga lahan dan aset yang dikelola oleh instansi di bawah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dapat dimanfaatkan untuk program perumahan rakyat.
“Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama kami bisa membuat langkah nyata untuk memanfaatkan aset-aset dari bekas korupsi dan sebagainya yang ada di Kementerian Keuangan untuk perumahan rakyat,” papar eks kader PDIP itu, dikutip Antara.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban, turut mengonfirmasi bahwa pihaknya telah memulai sinergi dengan Bank Tanah terkait rencana tersebut.
Baca juga:
Menteri Maruarar Usul ke Prabowo Sulap Lahan 'Tidur' BLBI di Karawaci jadi Perumahan
Menurutnya, hasil koordinasi itu akan menjadi acuan bagi Kementerian PKP dalam menyusun rencana eksekusi pembangunan rumah subsidi bagi MBR.
Terkait aset rampasan negara, Rionald menyebut pihaknya masih menunggu daftar aset yang dinilai potensial untuk dimanfaatkan. “Untuk yang sifatnya rampasan negara, kami akan menunggu daftarnya dan kami berkomunikasi dengan Kejaksaan Agung,” tandasnya. (*)
