Merahputih.com - Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat dinilai belum efektif menekan laju penyebaran COVID-19. Salah satu masalah yang paling banyak dikeluhkan warga adalah ketersediaan fasilitas kesehatan untuk merawat pasien COVID-19.
"Bukan hanya kesiapan aparaturnya saja tadi, tapi kesiapan sarana dan prasarananya juga tidak menunjang, dan ini yang harus dipikirkan ulang lagi oleh pemerintah," kata Saleh dalam diskusi virtual bertajuk 'Jalan Terjal PPKM Darurat', Sabtu (17/6).
Baca Juga
Kolaborasi Sektor Swasta Hadirkan Program Vaksinasi untuk Pelaku UMKM
Saleh mengatakan melihat langsung bagaimana rumah sakit rujukan COVID-19 terisi penuh. Bahkan, kata Saleh, di luar rumah sakit juga dipasang tenda untuk menampung pasien COVID-19. "Saya saksikan sendiri itu RS sangat penuh," ujarnya.
Saleh juga menyoroti kelangkaan oksigen medis yang masih terjadi. Dia mencontohkan masalah di Jawa Barat dan Yogyakarta. "Tadi malam saya juga masih menerima WA dari sahabat saya minta untuk dicarikan oksigen," tutur politikus PAN ini.
Belum lagi banyak masyarakat terdampak akibat adanya PPKM Darurat. Banyak dari mereka yang dilarang untuk berjualan ataupun membuka usahanya. "Mereka misalnya dilarang untuk berdagang, dilarang untuk membuka usaha warung, karena itu tentu ini akan memberatkan mereka," kata Saleh.
Belum lagi mereka-mereka yang kesulitan untuk mencari pendapatan malah dihadapkan dengan sikap represif dari aparat yang melakukan pengawasan di lapangan. Dia juga mengemukakan, tidak sedikit tindakan represif tersebut dilakukan aparat terhadap pedangan sampai videonya pun viral.
Baca Juga
Kemudian berbicara soal bantuan, Saleh belum melihat adanya penyaluran bantuan secara menyeluruh untuk masyarakat terdampak. Lantas dampaknya adalah masyarakat tetap ke luar rumah untuk mencari pemasukan meskipun pada aturannya tidak diperkenankan.
Karena itu, dia berpesan kepada pemerintah untuk memperhatikan betul adanya jaminan bagi masyarakat kalau PPKM Darurat diperpanjang. "Ini harus menjadi catatan penting karena kalau orang dilarang, maka harus ada kompensasi yang diberikan kepada mereka terutama yang golongan menengah ke bawah," jelas dia. (Knu)