MerahPutih.com - Kuba secara terbuka menyampaikan pengaduan resmi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Saat ini sekitar 2,6 juta penduduk kuba dilaporkan mengalami krisis air minum akibat pemadaman listrik massal yang dipicu kelangkaan bahan bakar minyak secara berkepanjangan.
Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Parrilla, menegaskan krisis air dipicu pengetatan blokade Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump
Sekitar 85 persen sistem pompa air minum di Kuba bergantung pada listrik; 2,6 juta orang menghadapi masalah untuk memperoleh air minum,
Menlu Kuba Bruno Rodriguez Parrilla, di hadapan forum PBB, New York, Rabu (28/10) waktu setempat.
Baca juga:
Kuba Blackout Nasional Ketiga Kali dalam Dua Pekan, Bikin Krisis Ekonomi makin Dalam
Hidup Rakyat Kuba di Ujung Tanduk
Pemerintah Kuba menilai tindakan pengetatan blokade ekonomi AS telah secara langsung melumpuhkan pengoperasian infrastruktur vital negara mereka.
Menurut Parrilla, garis waktu pengetatan sanksi ekonomi dari AS telah menyebabkan pasokan BBM ke fasilitas pembangkit listrik Kuba tersendat parah dalam beberapa waktu terakhir.
Menlu Kuba menjabarkan kondisi itu menghentikan operasional ribuan mesin pompa air serta merusak sistem distribusi logistik darurat ke area pemukiman warga di berbagai provinsi.
Baca juga:
Kirim USS Abraham Lincoln, Trump Ancam Bakal Lenyapkan Kuba dalam Sekejap
Havana secara tegas melabeli tindakan pembatasan pasokan bahan bakar dari AS sebagai bentuk, "Ancaman bagi kehidupan rakyat Kuba."

Seluruh wilayah Kuba mengalami pemadaman listrik total ketiga tahun 2026 ini imbas dari embargo energi minyak yang diberlakukan Amerika Serikat.. (ANTARA/Anadolu/pri.)
Voting Resolusi PBB Desak Pencabutan Blokade AS ke Kuba
Saat ini, Kuba tengah mengajukan rancangan resolusi A/81/L.5 ke Majelis Umum PBB untuk menuntut penghentian blokade ekonomi AS. Mereka mendesak adanya penanganan mendesak dari komunitas internasional.
Dalam waktu dekat, Majelis Umum PBB akan menggelar pemungutan suara atas rancangan resolusi A/81/L.5 yang menuntut Amerika Serikat mencabut blokade ekonomi, komersial, dan keuangan terhadap Kuba. (*)
Baca juga:
Harapan Baru untuk Kuba, PBB Sepakat Kaji Ulang Embargo AS Selama 66 Tahun