MerahPutih.com - Pegiat antikorupsi Emerson Yuntho mengkritik dugaan pungutan liar (pungli) di Samsat dan Satpas sampai menyatakan pebalap F1 Lewis Hamilton tak akan bisa lulus ujian SIM.
Ketua Presidium Indonesian Civilian Police Watch (ICPW) Bambang Suranto menilai kritikan pungli tersebut berlebihan.
Baca Juga
Masyarakat Diminta Beri Masukan Konstruktif ke Polisi Soal Pemberantasan Pungli
"Setiap tindakan itu butuh koreksi. Jadi kita sebagai warga negara berhak untuk mengkritisi. Namun, jika itu kemudian menjadi sesuatu hal yang berlebihan, juga tidak baik," ucap Bambang dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (18/9).
Bambang menuturkan, apalagi kritikan tersebut disampaikan langsung ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Padahal menurutnya, Polri senantiasa melakukan perbaikan sistem pelayanan.
"Saya pikir itu terlalu berlebihan, jika sampai bersurat pada Presiden. Semua sistem kan dibuat untuk merubah ataupun perbaiki sesuatu dari sebelumnya," ucapnya.
Bambang menilai institusi Polri terus berinovasi dan membuat terobosan untuk meminimalisir terjadinya pungli. Terobosan itu di antaranya dengan adanya aplikasi SINAR untuk perpanjangan SIM, SIONDEL dan SIGNAL untuk perpanjangan STNK, e-TLE untuk tilang.
"Jadi sebetulnya Polri sudah berinovasi. Dari sistem konvensional, kemudian sistem digital," katanya.
Pernyataan itu disampaikan Bambang terkait kritikan pegiat antikorupsi Emerson Yuntho, dengan membuat surat terbuka terkait pelayanan di Samsat dan Satpas yang ditujukan ke Presiden Joko Widodo.
Emerson menyoroti perihal urusan pembuatan atau perpanjangan SIM di Satpas. Menurutnya, ujian teori dan ujian praktik dalam proses pembuatan SIM kerap tidak masuk akal dan tidak transparan.
Bahkan Emerson menyindir, jika model ujian praktek seperti itu, publik percaya Lewis Hamilton (pembalap F1) akan gagal mendapatkan SIM A dan Valentino Rossi (pembalap MotoGP) juga tidak mungkin memperoleh SIM C di Indonesia. (*)
Baca Juga
Polisi yang Lakukan Pungli Pengurusan SIM Bakal Diturunkan Pangkatnya