KPK Periksa Ketum KONI Pusat, Terkait Apa Ya?
Rabu, 06 Februari 2019 -
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Tono Suratman terkait penyidikan kasus suap penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI Tahun Anggaran 2018.
Tono dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy (EFH).
"Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua KONI Pusat Tono Suratman sebagai saksi untuk tersangka EFH terkait tindak pidana korupsi suap penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI Tahun Anggaran 2018," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (6/2).
Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK sedang mendalami soal prosedur dana hibah dari Kemenpora kepada KONI.
Diketahui, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus itu. Diduga sebagai pemberi, yaitu Ending Fuad Hamidy (EFH) dan Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy (JEA).
Sedangkan sebagai penerima, yakni Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga Mulyana (MUL), Adhi Purnomo (AP) yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kemenpora dan kawan-kawan serta Eko Triyanto (ET) yang merupakan staf Kementerian Pemuda dan Olahraga dan kawan-kawan.
Sementara Adhi Purnomo, Eko Triyanto dan kawan-kawan menerima pemberian sekurang-kurangnya Rp318 juta dari pejabat KONI terkait hibah pemerintah kapada KONI melalui Kemenpora.
Mulyana disebut menerima uang dalam ATM dengan saldo sekitar Rp100 juta terkait penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI Tahun Anggaran 2018.
Mulyana telah menerima pemberian pemberian lainnya sebelumnya, yaitu pada April 2018 menerima satu unit mobil Toyota Fortuner, pada Juni 2018 menerima sebesar Rp300 juta dari Jhonny E Awuy, dan pada September 2018 menerima satu unit smartphone merk Samsung Galaxy Note 9.
Dana hibah dari Kemenpora untuk KONI yang dialokasikan sebesar Rp17,9 miliar. Pada tahap awal, KONI mengajukan proposal kepada Kemenpora untuk mendapatkan dana hibah tersebut.
Pengajuan dan penyaluran dana hibah sebagai akal-akalan dan tidak didasari kondisi yang sebenarnya.
Sebelum proposal diajukan, telah ada kesepakatan antara pihak Kemenpora dan KONI untuk mengalokasikan fee 19,13 persen dari total dana hibah Rp17,9 miliar, yaitu sebesar Rp3,4 miliar. (Pon)
