Komisi XI DPR: Pertumbuhan Melambat, Pemerintah Harus Segera Koreksi Arah
Selasa, 06 Mei 2025 -
MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Hanif Dhakiri, menanggapi rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2025 sebesar 4,87 persen secara tahunan (year-on-year), angka terendah sejak kuartal III 2021 dan di bawah ekspektasi pasar.
“Ini alarm serius. Mesin utama pertumbuhan, yakni konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah, mengalami perlambatan bersamaan. Kalau tidak ada koreksi arah, target 5,2 persen akan sulit tercapai,” ujar Hanif kepada wartawan di Jakarta, Selasa (6/5).
Baca juga:
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lebih Rendah Dibanding Vietnam, Begini Alasan Pemerintah
Ia menyoroti konsumsi rumah tangga yang hanya tumbuh 4,89 persen, terendah dalam lima kuartal terakhir, meskipun ada momentum Ramadan dan Idulfitri. Ini menunjukkan tekanan daya beli yang belum pulih, khususnya di kelompok menengah bawah.
Investasi pembentukan modal tetap bruto (PMTB) juga hanya tumbuh 2,12 persen, mencerminkan ketidakpastian dunia usaha. Belanja pemerintah justru terkontraksi, padahal seharusnya menjadi penopang utama di tengah pelemahan sektor swasta.
“Negara seharusnya hadir saat pasar melemah, bukan justru tertahan oleh proses birokrasi dan perencanaan yang tidak sigap. Ini soal ketepatan dan kecepatan eksekusi belanja,” tegasnya.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya dikejar dari angka, melainkan harus berkualitas dan menyentuh langsung kehidupan rakyat.
Ia mendorong pemerintah memperkuat belanja produktif, mempercepat insentif sektor riil, dan mengarahkan kebijakan pada penguatan konsumsi domestik dan penciptaan lapangan kerja.
Baca juga:
IMF Ramalkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Anjlok, Istana Optimis Masih akan Baik-Baik Saja
Komisi XI DPR, menurutnya, akan terus mengawasi dan mendorong pemerintah agar kebijakan fiskal dan moneter bersinergi secara adaptif dan inklusif.
"Pertumbuhan yang tidak berpijak pada pemerataan dan ketahanan struktural hanya akan memperbesar risiko ke depan,” pungkas Hanif. (Pon)
