Merahputih.com - Wakil ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah menilai anggaran untuk pemindahan ibukota yakni sekitar Rp 466 triliun sangatlah besar dan perlu disoroti.
Anggaran yang dibutuhkan pemerintah untuk merealisasikan proyek pemindahan ibukota tersebut adalah sebesar Rp 466 triliun. Dan 19 persen dari total keseluruhan dana operasional proyek akan diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca Juga
Tempat-Tempat Wisata Keren di Ibu Kota Baru
Ibu Kota Pindah, Jokowi Pastikan Anies Tetap Terima Rp571 Triliun Benahi DKI
Untuk merealisasikan proyek tersebut juga, Presiden dan jajaran pemerintah pusat sudah mengirimkan surat ke pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti. Termasuk dengan dokumen hasil kajian pemindahan ibukota negara yang disebut Presiden sudah melalui kajian selama 3 tahun terakhir ini
Menurut Said, negara tidak memiliki anggaran sebesar itu untuk cost operation pemindahan ibukota, sehingga ia sarankan agar pemerintah menggandeng investor untuk membantu pembiayaan tersebut.
“Kebutuhan anggaran pembangunan ibukota negara baru ini sangat besar sekitar Rp 466 triliun sementara kemampuan APBN kita sangat terbatas, maka tidak ada jalan lain bagi pemerintah selain menggandeng investor,” kata Said kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/8).
Said mengatakan bahwa kolaborasi antara investor dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini adalah kunci dari kesuksesan pemindahan ibukota baru Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur itu.
“Kolaborasi antara investor dan BUMN menjadi kunci menyukseskan pemindahan ibu kota negara,” ujar dia.
Baca Juga
Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Jakarta Bakal Jadi Daerah Otonomi Khusus?
Perlu diketahui, bahwa Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan bahwa ibukota Indonesia akan pindah ke Kalimantan Timur tepatnya di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara. (Knu)