MerahPutih.com - Momentum perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) harus diantisipasi agar tak terjadi lonjakan kasus COVID-19. Pemerintah mengklaim mempersiapkan berbagai langkah-langkahnya.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan periode Nataru akan diantisipasi seluruh kementerian/lembaga. Terutama, menyangkut pembaruan aturan-aturan mencegah penularan COVID-19. Beberapa di antaranya mengenai pergerakan orang, lokasi wisata, pertokoan, dan lainnya.
Baca Juga:
Meski Ekonomi Membaik, Bank DKI Waspadai Dampak Aturan PPKM
"Langkah itu tetap diperkuat dengan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan (prokes) dan 3T (tracing, tracking, treatment),” ujarnya, Selasa (2/11).
Menurut Muhadjir, kondisi saat ini secara agregat nasional mengalami penurunan angka penularan COVID-19. Namun demikian, meski ada penurunan kasus, baik pemerintah maupun masyarakat harus tetap waspada apalagi ada sekitar 131 kabupaten/kota yang tren kasusnya masih naik.
"Prokes tetap dijaga untuk mencegah penularan. Deteksi perjalanan luar negeri dan dalam negeri, kemudian PPKM juga harus deteksi lengkap dan sebisa mungkin dihindari penyekatan," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Muhadjir pun menekankan Bali agar dapat menjadi perhatian khusus. Selain kerap menjadi salah satu lokasi tujuan wisata saat libur Nataru, pada bulan Maret, Mei, dan sepanjang tahun 2022 mendatang juga akan ada acara-acara besar berskala internasional di Bali yang mengundang banyak pimpinan negara.
"Supaya pimpinan daerah agar mengantisipasi langkah-langkah yang diperlukan jika di daerahnya akan dilaksanakan acara-acara internasional," tuturnya.
Selain mengantisipasi jelang Nataru, ungkap Menko PMK, pemerintah juga mengantisipasi dampak dilaksanakannya Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Kemenkes bekerja sama dengan Kemendikbudristek membuat aplikasi dan SOP (pro-active tracing) yang akan diterapkan di Indonesia dan terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi.
Di samping itu, pelaksanaan vaksinasi untuk lansia juga tetap difokuskan. Sedangkan untuk vaksinasi anak-anak akan dilaksanakan setelah ada izin dan diterapkan pada tahap awal di daerah yang sudah tinggi vaksinasi terhadap lansia.
"Vaksinasi akan dipercepat dengan target Desember 2021 untuk dosis 2 di atas 60 persen," tandasnya.
Hal lain, terkait syarat perubahan perjalanan Jawa-Bali hanya akan menggunakan tes antigen atau sama dengan syarat perjalanan di luar Jawa-Bali. (Knu)
Baca Juga:
Anies Digugat ke PTUN soal Aturan PPKM, Wagub DKI: Itu Hak Warga