Berita

Indonesiaku

Hiburan & Gaya Hidup

Olahraga

Visual

Berita Indonesia

Kabar Jokowi Bakal Disahkan Jadi Kader di Munas, Ini Kata Politikus Golkar

Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Agustus 2024

MerahPutih.com - Partai Golkar akan menggear Musyawarah Nasional (Munas) yang akan didahului oleh rapat pimpinan nasional (rapimnas) dengan dihadiri oleh 500 peserta. Rapimnas bakal digelar di Jakarta Convention Center (JCC) pada Selasa, 20 Agustus 2024 mulai pukul 08.00–13.00 WIB.

Partai Golkar mengundang Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Terpilih RI Periode 2024–2029 Prabowo Subianto pada penutupan Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar yang bakal berlangsung pada Rabu, 21 Agustus 2024.

"Penutupan pukul 19.00 WIB yang akan dihadiri oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo dan Presiden Terpilih Bapak Prabowo Subianto,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) saat konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu (19/8).

Bamsoet menjelaskan, Rapimnas ini adalah pengesahan pengunduran diri Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Kedua, pengesahan plt. dan pengesahan jadwal munas.

Baca juga:

Respons Bahlil Lahadalia Diisukan Jadi Calon Tunggal Ketum Partai Golkar

Sementara itu, munas akan dilaksanakan pada hari dan lokasi yang sama mulai pukul 14.00 WB. Munas Partai Golkar diprediksi bakal dihadiri oleh 1.500 peserta.

Munas lanjutan, dilaksanakan keesokan harinya untuk mendengarkan laporan-laporan komisi partai sekaligus pemilihan Ketua Umum Partai Golkar Periode 2024–2029.

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menjelaskan, tidak bisa memastikan kehadiran Jokowi di penutupan munas juga terkait dengan pengesahannya sebagai kader Partai Golkar.

"Tidak mau berandai-andai atas apakah beliau nanti akan gabung Golkar atau tidak,” ucap Ace.

Baca juga:

Bamsoet, Bahlil, Agus Bermufakat Soal Pencalonan Ketum Golkar

Ia mengatakan, Golkar sebagai partai yang selama ini memberikan dukungan terhadap pemerintah sudah seharusnya mengundang tokoh-tokoh pemerintahan yang menentukan arah kebijakan negara.

"Tentu kami ingin menegaskan bahwa soal keanggotaan dari Bapak Presiden tentu itu kita kembalikan kepada organisasi," katanya.

Baca Artikel Asli