Merahputih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sejumlah arahan kepada para kepala daerah dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah Tahun 2021 secara virtual, Rabu (14/4).
Dalam kesempatan itu, Jokowi mengingatkan bahwa jabatan yang diemban para kepala daerah adalah kehormatan sekaligus sebuah tanggung jawab yang besar.
"Jabatan yang diberikan kepada saudara-saudara adalah kehormatan, tetapi sekaligus juga sebuah tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang berat. Oleh sebab itu, jangan sampai saudara-saudara ini hanya mengikuti prosedur yang ada," kata Jokowi dikutip dari akun Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (14/4).
Baca Juga:
Keluar Kota Sebelum Periode Pelarangan Mudik Diwajibkan Bawa Surat Kesehatan
Jokowi meminta kepala daerah berorientasi pada hasil serta mengingatkan kepala daerah agar berani berinovasi, bukan sekadar mengikuti rutinitas.
Jokowi juga meminta agar para kepala daerah jangan hanya puas membaca laporan saja dalam bekerja, melainkan harus langsung melakukan pengecekan dan kontrol di lapangan.
Mantan Gubernur DKI itu mengingatkan bahwa inovasi, kecepatan, ketepatan kebijakan adalah hal yang sangat diperlukan saat ini sehingga para kepala daerah perlu bekerja dengan menggunakan skala prioritas.
"Bapak, ibu, dan saudara sekalian harus membuat kebijakan yang fokus dengan skala prioritas yang jelas sehingga nanti alokasi anggarannya juga lebih fokus dan terkonsentrasi," jelas dia,
Terkait dengan anggaran, Presiden berpesan agar para kepala daerah cukup membuat beberapa kegiatan besar dengan anggaran yang terkonsentrasi ke kegiatan tersebut dibandingkan dengan dibagi ke banyak kegiatan kecil. Dengan demikian, hasilnya akan bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakat.
Baca Juga:
Gelar Operasi Larangan Mudik, Polisi Diperintahkan Tidak Arogan
"Sebagai contoh, ada anggaran di sebuah kabupaten Rp2 triliun, misalnya. Hati-hati, saya titip yang namanya belanja aparatur, belanja pembangunan, belanja modal dilihat lebih besar yang mana. Usahakan agar belanja pembangunan, belanja modal itu lebih besar dari belanja aparatur. Kalau sudah ketemu belanja pembangunan belanja modal, jangan sampai yang namanya anggaran itu dibagi rata ke masing-masing unit atau dinas. Hati-hati," tutupnya. (*)