MerahPutih.com - Keluarga besar Presiden ke-4, RI Abdurahman Wahid atau Gus Dur belum menentukan dukungan baik kepada bakal calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin ataupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.
Putri Gus Dur, Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid alias Yenny Wahid mengakui kedua pasangan calon presiden itu memang sudah meminta dukungan dari keluarga maupun para pendukung Gus Dur.
"Memang risiko saya sebagai jomblo politik, mungkin ada beberapa tawaran dan yatim politik karena nggak punya partai," kata Yenny usai bertemu dengan Prabowo Subianto di kediaman Gus Dur, kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan, Kamis (13/9).
Menurut Yenny, dukungan akan diberikan setelah Barisan Kader (Barikade) Gus Dur menggelar Silaturahmi Nasional (Silatnas). Silatnas sendiri akan digelar setelah masing-masing pasangan capres menyerahkan visi misi ke KPU pada 23 September 2018.
"Saya kan enggak sendirian. Barisan kader Gus Dur kan banyak. Visi misi dipaparkan tanggal 23 September 2018, setelah itu kami akan silaturahmi nasional mendengar semua masukan," ucap Yenny yang juga Ketua Dewan Pembina Barikade Gus Dur ini.
Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Muslimat Nahdlatul Ulama ( NU) ini mengakui bahwa keluarga besarnya memang memiliki kedekatan dengan keluarga besar Prabowo.
"Memang keluarga Gus Dur dekat dengan Prabowo dan itu salah satunya soal ideologi. Tadi dijelaskan komitmen yang diberikan beliau adalah tetap pertahankan Islam moderat dan sumpah untuk NKRI, Pancasila itu komitmen yang tentu kita hargai," ungkap Yenny.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Barikade Gus Dur, Priyo Sambadha mengatakan, Silaturahmi Nasional Barikade Gus Dur akan digelar pada 5-6 Oktober di Jakarta. Barikade Gus Dur akan mendeklarasikan sikap politik di momen penutupan. "Kami masih mengamati, menimbang serta konsultasi dengan para ulama dan kiai," kata Priyo kepada MerahPutih.com.
Di samping itu, kata Priyo, Barikade Gus Dur juga menunggu arahan dari keluarga inti Gus Dur yang diwakili oleh Yenny Wahid. "Kami bertekad menyukseskan pileg dan pilpres sebagai ajang proses demokrasi yang jujur, adil, bermartabat, dan damai tanpa adanya penggunaan isu SARA," pungkas Priyo. (Pon)