MerahPutih.com - Pencegahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahun 2017 terhadap tujuh sektor strategis berhasil mendorong kenaikan pendapatan negara serta mencegah potensi kerugian negara.
Ketua KPK Agus Rahardjo menjelaskan, tujuh sektor strategis yang menjadi fokus pencegahan KPK tersebut yakni sumber daya alam, minyak dan gas bumi, kesehatan, pangan, infrastruktur, reformasi birokrasi dan penegakan hukum, dan sektor pendidikan.
"PNBP (penerimaan negara bukan pajak) dari sektor Kehutanan meningkat Rp 1 triliun menjadi Rp 3,4 triliun di tahun 2017 dan denda sebesar Rp1 triliun setelah didampingi KPK melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUH) online sejak 2016," ujarnya dalam jumpa pers Kinerja KPK tahun 2017 di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/12).
Selanjutnya, kata Agus, di sektor minerba per Oktober 2017 peningkatan PNBP sebesar Rp 1,1 triliun. Sedangkan, di sektor pendidikan, lembaga antirasuah bersama Dikti mulai melakukan penertiban aset mangkrak di lingkungan Dikti senilai Rp 13 triliun.
Selain itu, KPK juga mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pengintegrasian data dan informasi pajak, sehingga Pemprov DKI berhasil meningkatkan penerimaan pajak daerah DKI sebesar Rp 3,2 triliun.
"Melalui Koordinasi dan Supervisi pula, KPK mendorong penyelesaian permasalahan dan penyelamatan aset Barang Milik Negara (BMN)," terang Agus.
Sepanjang tahun 2017, KPK juga membantu Kementerian Kesehatan menyelamatkan aset tanah seluas 18 Ha senilai Rp 374 miliar yang dikuasai oleh pihak lain sejak tahun 1977.
"KPK juga mendorong PT KAI untuk membuat dan memperbaharui perjanjian dengan mitra serta memaksimalkan perolehan pendapatannya terkait pengusahaan prasarana kereta api berupa pemanfaatan lahan ROW (Right of Way) oleh pihak ketiga," pungkasnya.
Dari hasil koordinasi dan supervisi sampai dengan Oktober 2017 tersebut, ada 8 mitra yang telah bersedia membayar sewa lahan ROW dengan nilai keseluruhan Rp78 miliar. Sedangkan, 7 mitra lainnya masih dalam proses renegosiasi dengan nilai potensi pendapatan sebesar Rp604 miliar. (Pon)