Indonesia Butuh Teknologi Tracking Buat Vaksinasi 180 Juta Warga
Rabu, 16 Desember 2020 -
MerahPutih.com - Pemerintah membutuhkan teknologi yang memadai untuk melakukan vaksinasi COVID-19 kepada 180 juta penduduk Indonesia. Keberadaan teknologi yang memadai bakal memastikan vaksinasi yang dilakukan telah sesuai dengan target.
"Bayangkan kalau lebih dari 180 juta orang akan divaksin dan mereka divaksinnya tidak sekali berarti kita akan membutuhkan sebuah teknologi," Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara virtual Indonesia Digital Conference di Jakarta, Rabu (16/12).
Baca Juga:
Jokowi Perintahkan Menkeu Realokasi Anggaran Buat Vaksinasi Gratis
Sri Mulyani menjelaskan, teknologi tersebut digunakan untuk melalukan tracking terhadap orang yang akan dilakukan vaksinasi sebanyak dua kali melalui ketersediaan data dengan mengacu pada by name, by NIK, by number.
"Supaya kita tahu,” ujarnya.
Ia menegaskan, fokus pemerintah saat ini adalah memastikan seluruh puskesmas di Indonesia telah terkoneksi dengan internet dan teknologi digital agar mendukung proses vaksinasi. Caranya, pada tahun depan pemerintah mengakselerasi pembangunan Base Transceiver Station (BTS) untuk wilayah yang tertinggal akses internetnya yaitu lebih dari 12 ribu desa.
Sementara itu, anggaran yang disiapkan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk tahun depan melalui APBN 2021 adalah sebanyak Rp29,6 triliun.
“Dampak spill over positive-nya akan luar biasa. Seluruh masyarakat bisa menggunakan infrastruktur ini. Kesempatan baru akan muncul dengan adanya infrastruktur digital yang terus dibangun pemerintah,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meralat kebijakan skema awal vaksinisasi COVID-19 menjadi seluruhnya gratis. Skema awal ada dua proses, yakni melalui program pemerintah yang gratis, kemudian mandiri yakni masyarakat bayar sendiri.
Menurut Presiden, kebijakan vaksin COVID-19 gratis untuk semua ini setelah menerima masukan dari berbagai pihak. Sekaligus berdasarkan setelah melakukan perhitungan ulang kebutuhan anggaran negara.
"Jadi setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkukasi ulang melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis," kata Jokowi dalam keterangan pers virtual di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/12). (Asp).
Baca Juga:
Penyaluran Subsidi Upah COVID-19 Termin Kedua Belum 100 Persen
