Ijtima Ulama Mengerucut Jadi Organisasi, Pengamat: Mereka Sudah Tak Punya Basis Lagi
Selasa, 06 Agustus 2019 -
MerahPutih.Com - Pengamat politik Wempy Hadir menilai Ijtima Ulama sedari awal adalah sebuah gerakan politik. Hal ini bisa dilihat bagaimana para tokoh dibaliknya menentukan siapa yang hendak mendampingi Prabowo Subianto untuk menjadi cawapres.
Yang menarik adalah Prabowo memilih untuk tidak mengambil nama-nama yang disodorkan oleh hasil Ijtima. Malah nama Sandiaga Salahudin Uno yang dipilih. Lantas muncul Ijtima ulama Kedua hingga Ijtima Keempat.
Baca Juga: Mendagri Persilakan Para Tokoh Ijtima Ulama IV Bentuk Lembaga
Wempy mengatakan, kelompok ini sebenarnya sudah pudar dari segi cita-cita awalnya.
"Perjuangan mereka kandas karena calon yang mereka dukung dalam pilpres kalah. Setelah pilpres selesai, maka semua orang kembali kepada kehidupan normal," kata Wempy kepada MerahPutih.Com di Jakarta, Selasa (6/8).
"Artinya secara kekuatan, Ijtima ulama sudah tidak memiliki basis lagi. Dia sudah tidak mempunyai kekuatan lagi," tambah dia.
Mereka mengeluarkan Ijtima ulama keempat dengan mengatakan tidak percaya kepada pemerintah hari ini.
Direktur Indo Polling Network ini menyebut, secara politik hal ini sangat mudah untuk dibaca.
"Misalnya saja siapa saja tokoh dibalik Ijtima ulama tersebut. Apakah mereka mempunyai bisnis yang mengharuskan mereka untuk melaksanakan kewajibannya. Apakah kewajiban tersebut sudah dilaksanakan atau belum? Hal tersebut bisa menjadi salah satu faktor mengapa Ijtima ulama tersebut muncul," tambah Wempy.
Oleh karena itu, Jokowi sebagai presiden terpilih harus mengambil sikap yang tegas terhadap siapa saja yang melanggar hukum untuk ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kalau tidak mau mengakui pemerintahan yang sah bisa dianggap makar.
Baca Juga: Tak Lagi Bahas Pilpres, Ijtima Ulama IV Lebih Fokus Pada Urusan Keumatan
"Saya berharap semua kembali kepada kehidupan normal sebab pilpres sudah selesai," terang Wempy.
Sudah saatnya, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah yang akomodatif dan mengedepankan dialog sehingga semua bisa saling mendengarkan.
"Kalau memang pedekaatan dialog tidak mempan, maka perlu langkah yang lain seperti yang saya sampaikan tadi yakni pendekatan hukum positif," pungkas Wempy Hadir.(Knu)
Baca Juga: Moeldoko Kritisi Ijtima Ulama Jilid IV
