Golkar Tepis Penilaian Kemungkinan Akan 'Lompat Pagar'

MerahPutih.com - Politisi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian menepis anggapan soal kemungkinan Partai Golkar akan melakukan lompat pagar pada dukungannya terhadap calon presiden Joko Widodo.

"Partai Golkar sejak lama sudah sudah menyatakan dukungan kepada Jokowi sebagai calon presiden pada Pemilu 2019," katanya seperti dilansir Antara, Jumat (23/3).

Menurut Hatifah, Partai Golkar sejak ketua umumnya Setya Novanto sudah memiliki sikap mendukung Joko Widodo sebagai calon presiden pada pemilu 2019.

Ketika Airlangga Hartarto terpilih sebagai ketua umum Partai Golkar pada musyawarah nasional luar biasa (Munaslub), dukungan terhadap Joko Widodo sebagai calon presiden ditegaskan lagi.

"Bahkan yel-yel dukungan terhadap Pak Jokowi, sampai diputuskan dalam forum Rapimnas," kata anggota Komisi II DPR ini.

Yel-yel dukungan terhadap Joko Widodo tersebut adalah, "Partai Golkar .... ! Dua Periode .....". "Maksudnya, dua periode untuk Pak Joko Widodo," katanya.

Menurut Hetifah, penegasan dukungan sampai dua kali dan bahkan yel-yel dukungan diputuskan dalam Rapimnas, menunjukkan kesungguhan dan konsistensi dukungan Partai Golkar terhadap Joko Widodo sebagai calon presiden.

Sebelumnya, pengamat politik dari Voxpol Center Pangi, Syarwi Chaniago, menyatakan dirinya mencermati kemungkinan Partai Golkar melakukan lompat pagar pada dukungan koalisi partai-partai terhadap Joko Widodo sebagai calon presiden.

"Koalisi partai-partai politik pendukung Joko Widodo besar dan kuat, tapi masih belum solid karena belum membuat kontrak politik," katanya.

Menurut dia, belum ada ikatan kontrak politik antara Joko Widodo sebagai calon presiden atau PDI Perjuangan sebagai pengusung utama dengan partai-partai mitra koalisinya, yakni Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kemudian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Koalisi partai-partai pendukung calon presiden incumbent Joko Widodo, kata dia, sampai saat ini belum menentukan siapa calon wakil presidennya.

Pangi menengarai, kerawanan akan muncul pada saat koalisi partai-partai ini akan menentukan siapa calon wakil presidennya.

"Pada pembahasan calon wakil presiden, saya memperkirakan dapat terjadi beberapa pilihan dan jika sulit mencapai titik temu, ada kemungkinan Partai Golkar akan keluar dari koalisi dan membentuk poros baru dengan mengusung nama baru sebagai calon presiden," katanya.

Pangi melihat kemungkinan ini dapat dilakukan Partai Golkar sebagai pemenang kedua Pemilu 2014 dan memiliki 91 kursi di parlemen.

Menurut dia, Partai Golkar cukup menarik satu partai politik lagi untuk memenuhi syarat presidential threshold yakni minimal 20 persen kursi di parlemen atau minimal 112 kursi.

Karena itu, Pangi mengingatkan Presiden Joko Widodo dan PDI Perjuangan sebagai pengusung utama calon presiden Joko Widodo untuk hari-hati dan bersikap sangat cermat dan memilih figur calon presiden sekaligus menjaga keutuhan koalisi dan besar ini. (*)

Baca juga berita terkait di: Dampak Positif dan Negatif Terpilihnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar