Dampak Positif dan Negatif Terpilihnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar

Luhung SaptoLuhung Sapto - Sabtu, 16 Desember 2017
Dampak Positif dan Negatif Terpilihnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (ketiga kiri). (ANTARA/Risky Andrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Airlangga Hartarto secara aklamasi terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar pada rapat pleno DPP Golkar yang digelar pada Rabu (13/12) lalu. Airlangga dipilih untuk mengisi posisi Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto yang menjadi terdakwa perkara dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menilai, terpilihnya Airlangga secara aklamasi menutup peluang kader-kader lain untuk bertarung menjadi Ketua Umum partai beringin tersebut.

Hal tersebut, kata Burhan, memiliki dampak positif dan negatif terhadap Partai Golkar. Positifnya, menurut dia, konsolidasi di internal Golkar akan lebih mudah. Mengingat, Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 akan berlangsung dalam waktu dekat.

"Jadi Golkar akan lebih cepat menyelesaikan persiapan agenda politik Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019," ujarnya dalam sebuah diskusi di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Sabtu (16/12).

Dengan demikian, kata dia, Golkar tak kehabisan energi menyelesaikan konflik internal menjelang perhelatan kontestasi elektoral Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019. Pasalnya, sejak lima tahun terkahir, energi Golkar banyak dihabiskan oleh konflik internal partai.

Namun, dampak negatifnya, lanjut Burhanuddin, Golkar akan kehilangan kesempatan menjadi center atraction secara terus menerus. Sehingga media akan beralih ke isu lain ketika drama-drama politik di internal Golkar itu terhenti.

"Tapi minusnya, Golkar tidak dapat kesempatan lagi membetot perhatian lebih dari masyarakat. Karena dalam politik menjadi pusat perhatian itu penting," ujar Burhanuddin. (Pon)

Baca juga berita lain terkait polemik ketua umum Partai Golkar di: Pengamat: Selama ini Golkar Jarang Jualan Isu Antikorupsi

#Airlangga Hartarto #Partai Golkar
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Rp 26,34 Triliun, Fokus Transportasi hingga Bantuan Pangan
Pemerintah menggelontorkan stimulus ekonomi Rp 26,34 triliun pada semester II 2026. Program mencakup diskon transportasi hingga bantuan pangan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 Juni 2026
Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Rp 26,34 Triliun, Fokus Transportasi hingga Bantuan Pangan
Indonesia
Defisit APBN 2026 Bengkak Tapi Menko Airlangga Sebut Aman, Kok Bisa?
Pemerintah mematok target awal defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp689,1 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Juni 2026
Defisit APBN 2026 Bengkak Tapi Menko Airlangga Sebut Aman, Kok Bisa?
Indonesia
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Pemerintah memastikan kebijakan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) satu pintu akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Indonesia
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Pemerintah menurunkan batas konversi DHE valuta asing ke rupiah dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Indonesia
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Pemerintah resmi merevisi aturan DHE SDA mulai 1 Juni 2026. Eksportir wajib menempatkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Indonesia
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Mandat utama dari satgas itu mempercepat implementasi program prioritas pemerintah secara terintegrasi dan kolaboratif.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Indonesia
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Pemerintah menurunkan bea masuk LPG dari 5% menjadi 0% untuk menjaga daya beli dan mendukung industri. Kebijakan berlaku selama 6 bulan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Indonesia
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
kebijakan itu juga diterapkan guna menjaga stabilitas harga di sektor kemasan agar tidak mendorong kenaikan harga makanan dan minuman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
Indonesia
Dolar AS Makin Pedas Akibat Gejolak Global, Airlangga: Kita Monitor Saja
Airlangga menekankan bahwa pemerintah tidak akan mengambil langkah reaktif setiap hari
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 April 2026
Dolar AS Makin Pedas Akibat Gejolak Global, Airlangga: Kita Monitor Saja
Indonesia
Kasus Pembunuhan Nus Kei Naik ke Penyidikan, 2 Pelaku Terancam Hukuman Mati
Status kasus pembunuhan Ketua DPD Golkar Maluku Utara, Nus Kei, naik ke penyidikan. Kedua pelaku terancam hukuman mati.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
Kasus Pembunuhan Nus Kei Naik ke Penyidikan, 2 Pelaku Terancam Hukuman Mati
Bagikan