Headline

Pengamat: Selama ini Golkar Jarang Jualan Isu Antikorupsi

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 16 Desember 2017
Pengamat: Selama ini Golkar Jarang Jualan Isu Antikorupsi

Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi (kiri) saat berbicara dalam diskusi publik di Jakarta (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyarankan Partai Golkar untuk berai mengusung isu antikorupsi. Pasalnya, partai beringin selama ini tidak pernah menggunakan isu tersebut untuk menggaet pemilih dalam kontestasi Pemilihan Umum.

Hal itu, kata Burhan, perlu dilakukan untuk mencitrakan Partai Golkar sebagai partai yang bersih. Sebab, kasus hukum yang menimpa mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto telah membuat Golkar berada di titik nadir serta berpotensi keok pada Pemilu 2019 mendatang.

"Isu anti korupsi harus jadi jualan utama. Selama ini Golkar jarang jualan isu anti korupsi, bahkan Golkar enggak pernah masuk ke isu-isu anti korupsi," ujar Burhanuddin Muhtadi dalam sebuah diskusi di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Sabtu (16/12).

Meski demikian, Burhanuddin mengakui tak mudah bagi Golkar untuk mengusung isu antikorupsi. Pasalnya, saat ini banyak kader partai tertua di tahan air itu yang berkantor di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran terjerat kasus rasuah.

Karena itu, menurut dia, Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang dilanjut dengan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), harus terbebas dari praktik-praktik politik transaksional dengan menggunakan kekuatan finansial.

"Kalau Golkar mau masuk ke isu tersebut, tak mudah, karena sebenarnya itu melawan dirinya sendiri, kenapa, karena banyak kader-kadernya yang tersangkut kasus korupsi. Ini akan menjadi ujian pertama Golkar nanti di Rapimnas dan Munaslub," tandasnya.

Lebih lanjut Burhanuddin menuturkan, selama ini kasus korupsi yang menjerat sejumlah kader Golkar sudah menjadi hal yang lumrah. Sehingga berdampak pada pemakluman di benak masyarakat bila ada kader Golkar yang tersangkut kasus korupsi.(Pon)

#Partai Golkar #Kasus Korupsi #Pengamat Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Guru Besar UNS: RUU Perampasan Aset Permudah Sita Aset Hasil Korupsi di Luar Negeri
RUU Perampasan Aset versi April 2023 mengatur mekanisme non-conviction based asset forfeiture yang memungkinkan aset dirampas tanpa putusan pidana.
Wisnu Cipto - 2 jam, 10 menit lalu
Guru Besar UNS: RUU Perampasan Aset Permudah Sita Aset Hasil Korupsi di Luar Negeri
Indonesia
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Korupsi kuota haji merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah umat.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Indonesia
Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap
KPK juga telah meminta keterangan dari mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap
Indonesia
KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus
Asep menjelaskan bahwa oknum Kemenag tersebut menjanjikan Khalid Basalamah dan ratusan jemaahnya tetap bisa berangkat haji pada tahun yang sama melalui jalur haji khusus
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus
Indonesia
Bos Sritex Terseret Kasus Korupsi, Nunggak PBB Rp 1,1 Miliar ke Pemkab Sukoharjo
Pengambilalihan PT Sritex oleh kurator setelah putusan pailit ternyata berdampak besar pada kewajiban PBB di Kabupaten Sukoharjo.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Bos Sritex Terseret Kasus Korupsi, Nunggak PBB Rp 1,1 Miliar ke Pemkab Sukoharjo
Indonesia
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
Baleg DPR menilai partisipasi publik sangat penting dalam proses pembahasan.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
Indonesia
Pakar Hukum UNAIR Soroti Pasal Kontroversial RUU Perampasan Aset, Dinilai Bisa Jadi Pedang Bermata Dua
RUU tersebut mengandung potensi masalah serius apabila tidak dibarengi penegakan hukum yang bersih dan berintegritas.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Pakar Hukum UNAIR Soroti Pasal Kontroversial RUU Perampasan Aset, Dinilai Bisa Jadi Pedang Bermata Dua
Indonesia
5 Pasal Kontroversial dalam RUU Perampasan Aset yang Perlu Direvisi, Pakar UNM Ungkap Risiko Kriminalisasi dan Kehilangan Kepercayaan Publik
RUU ini punya tujuan mulia, tetapi ada lima pasal yang harus dicermati
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
5 Pasal Kontroversial dalam RUU Perampasan Aset yang Perlu Direvisi, Pakar UNM Ungkap Risiko Kriminalisasi dan Kehilangan Kepercayaan Publik
Indonesia
KPK Buka Peluang Panggil Ketum PBNU Terkait Korupsi Kuota Haji
Salah satu fokus utama penyidik yakni menelusuri aliran dana hasil korupsi.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPK Buka Peluang Panggil Ketum PBNU Terkait Korupsi Kuota Haji
Indonesia
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Bahlil Lahadalia, Partai Golkar, anggota fraksi, Bimbingan Teknis, aspirasi masyarakat, wakil rakyat, Presiden Prabowo Subianto, profesionalitas, pengawalan program, anggaran daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 16 September 2025
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Bagikan