Eddy Flo
MerahPutih.Com - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyarankan Partai Golkar untuk berai mengusung isu antikorupsi. Pasalnya, partai beringin selama ini tidak pernah menggunakan isu tersebut untuk menggaet pemilih dalam kontestasi Pemilihan Umum.
Hal itu, kata Burhan, perlu dilakukan untuk mencitrakan Partai Golkar sebagai partai yang bersih. Sebab, kasus hukum yang menimpa mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto telah membuat Golkar berada di titik nadir serta berpotensi keok pada Pemilu 2019 mendatang.
"Isu anti korupsi harus jadi jualan utama. Selama ini Golkar jarang jualan isu anti korupsi, bahkan Golkar enggak pernah masuk ke isu-isu anti korupsi," ujar Burhanuddin Muhtadi dalam sebuah diskusi di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Sabtu (16/12).
Meski demikian, Burhanuddin mengakui tak mudah bagi Golkar untuk mengusung isu antikorupsi. Pasalnya, saat ini banyak kader partai tertua di tahan air itu yang berkantor di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran terjerat kasus rasuah.
Karena itu, menurut dia, Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang dilanjut dengan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), harus terbebas dari praktik-praktik politik transaksional dengan menggunakan kekuatan finansial.
"Kalau Golkar mau masuk ke isu tersebut, tak mudah, karena sebenarnya itu melawan dirinya sendiri, kenapa, karena banyak kader-kadernya yang tersangkut kasus korupsi. Ini akan menjadi ujian pertama Golkar nanti di Rapimnas dan Munaslub," tandasnya.
Lebih lanjut Burhanuddin menuturkan, selama ini kasus korupsi yang menjerat sejumlah kader Golkar sudah menjadi hal yang lumrah. Sehingga berdampak pada pemakluman di benak masyarakat bila ada kader Golkar yang tersangkut kasus korupsi.(Pon)
