MERAHPUTIH.COM - DPRD DKI Jakarta mendukung program Disdukcapil menonaktifkan nomor induk kependudukan (NIK) warga yang sudah tak berdomisili di Jakarta. Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua menilai program tertib administrasi tersebut akan membuat program bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.
"Kami mendukung apa yang menjadi gerakan Pj Gubernur dalam rangka menyikapi KTP orang yang sudah tidak tinggal di Jakarta," ujar Inggard dalam keterangannya, Selasa (25/6).
Menurut dia, beban keuangan daerah semakin berat akibat besarnya biaya jaminan sosial yang tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, harus ada perbaikan agar program bansos itu tersalurkan kepada orang yang tepat.
Baca juga:
PSI Heran Pemprov DKI Baru Bicarakan 194 Ribu NIK DKI yang Tak Berdomisili di Jakarta
"Kita punya anggaran untuk bansos hampir 30 persen dari total APBD. Bisa dibayangkan kalau kita salah sasaran pada penyaluran bansos ini. Hal itu memengaruhi pembiayaan pembangunan kita," ucap Inggard.
Lebih jauh, dampak dari salah sasaran penyaluran bansos akibat akurasi data yang tidak bagus justru membebani masyarakat Jakarta. Dengan begitu, penonaktifan NIK merupakan langkah tepat agar penggunaan keuangan daerah efektif dan tepat sasaran.
"Jangan sampai penduduk Jakarta terbebani oleh orang yang tidak tinggal di Jakarta atau disalahgunakan," urainya.(asp)
Baca juga: