Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - LANGKAH Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadirkan ring tinju untuk mengatasi tawuran tidaklah terlalu efektif. Menurut Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Justin Adrian Untayana, ring tinju seperti yang disediakan di bawah Flyover Pasar Rebo, Jakarta Timur (Jaktim), dan fasilitas-fasilitas olahraga lainnya tidak cukup untuk mengatasi tawuran.
"Fasilitas ring tinju dan olahraga hanya merupakan salah satu dari sekian banyak rangkaian hal yang harus dilakukan dalam rangka menurunkan angka tawuran secara signifikan," tegasnya, Jumat (17/7).
Ia berpendapat tawuran tidak sepenuhnya hanya melibatkan anak-anak yang bernyali satu lawan satu, tapi nyali ramai-ramai dan mental lempar-kabur
"Bacok-kabur atau siram air keras lalu kabur oleh banyak orang," sambungnya.
Baca juga:
Gubernur Pramono Sebut Arena Ring Tinju di Pasar Rebo Bikin Tawuran Turun Drastis
Ia menegaskan Pemerintah Provinsi DKI harus mengambil langkah yang lebih tegas lagi, seperti mencabut bantuan sosial (bansos) terhadap keluarga-keluarga yang anggotanya terlibat tawuran.
"Terlalu polos bilamana Pak Gubernur berpikir hanya dengan membangun fasilitas olahraga saja, serta-merta tawuran akan menurun secara signifikan. Bagaimanapun juga, tindakan tegas dan konsekuensi berat seperti pencabutan bansos sekeluarga pelaku tawuran akan menjadi pilar utama membangun perilaku yang tertib," ujarnya.
Pendekatan kebijakan pencabutan bansos itu dinilai penting dan efektif karena mendorong keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mengendalikan perilaku para anggota. "Karena bukan hanya pelaku yang terancam sanksi, tapi juga keluarganya sebagai ‘institusi’ terdekat. Pemprov DKI tidak punya kemampuan untuk mengontrol setiap pelaku tawuran, tapi keluarganya lebih memungkinkan untuk mengawasi itu secara langsung," lanjut Justin.
Ia melihat masyarakat sudah muak dengan penanganan tawuran selama ini yang hanya berakhir dengan kesepakatan damai antara pemerintah dan pihak-pihak terkait.
"Selama ini anak-anak pelaku tawuran yang tertangkap hanya menyuguhkan ‘drama’ tangis dengan orangtua dan keluarga serta kertas pernyataan bermeterai yang tidak memiliki konsekuensi berarti. Tidak ada negara yang tertib dengan fasilitas olahraga saja. Namun, banyak negara bisa tertib karena konsekuensi hukumnya jelas dan ditegakkan," tutupnya.(Asp)
Baca juga:
Disdik DKI Cabut KJP 60 Siswa karena Terlibat Tawuran, Tetap Dipastikan Tak Putus Sekolah
