MerahPutih.com – Sebelum menjadi pesakitan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, mantan Ketua DPR Setya Novanto melewati jalan panjang dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP.
Dimulai dengan penetapan status tersangka kasus e-KTP pada Juli 2017, perjalanan kasus e-KTP yang menjerat mantan Ketua Umum Partai Golkar ini diwarnai sejumlah drama. Berikut dramanya:
1. KPK Tetapkan Setya Novanto Sebagai Tersangka
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP. Penetapan tersangka Setnov disampaikan langsung oleh Ketua KPK Agus Rahardjo pada Senin, (17/4). Nama Setnov sudah lama mencuat dalam kasus korupsi e-KTP. Sejak awal persidangan, sejumlah terdakwa di pengadilan tipikor selalu membawa Setnov dalam keterangannya.
2. Gugat Status Tersangka, Setnov Ajukan Praperadilan
Setya Novanto resmi mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setya Novanto tak terima dirinya ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Setya Novanto sudah mengajukan praperadilan di PN Jakarta Selatan tanggal 4 September 2017," ujar Humas PN Jakarta Selatan Made Sutrisna saat dikonfirmasi, Selasa 5 Septembert 2017.
3. Beralasan Sakit, Setnov Batal Diperiksa KPK
Setya Novanto batal diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, (11/9). Setnov beralasan sedang dalam kondisi sakit, sehingga tidak memungkinkan untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka perkara korupsi proyek e-KTP.
Hal itu disampaikan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham yang mendatangi Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Kehadirannya untuk memberikan surat keterangan dokter terkait kondisi Setnov kepada penyidik lembaga antirasuah itu.
4. Setya Novanto Menang Praperadilan
Hakim tunggal Cepi Iskandar mengabulkan permohonan praperadilan Setya Novanto. Status tersangka yang disandang Setya Novanto di Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) pun digugurkan.
"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ucap hakim Cepi membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Jumat (29/9).
5. Menang Praperadilan, Setya Novanto Sembuh
Setya Novanto yang sedang dirawat Rumah Sakit (RS) Premier Jatinegara, Jakarta Timur tadi malam sudah diizinkan pulang oleh tim dokter. Hal tersebut lantaran kondisi Ketua Umum Partai Golkar itu dinilai sudah membaik.
Setnov dirawat di rumah sakit pada tiga pekan lalu, bertepatan dengan jadwalnya diperiksa KPK sebagai tersangka kasus e-KTP. Namun, pada 29 September 2017, praperadilan yang diajukan Setnov dikabulkan pengadilan, sehingga status tersangka yang disandangnya gugur.
Kepala Humas RS Premier Jatinegara, Sukendar mengatakan, Setya Novanto sudah meninggalkan RS sejak Senin 2 Oktober 2017 malam. "Pak Setnov sudah pulang tadi malam kurang lebih pukul 20.00 WIB. Atas persetujuan dari yang merawat," katanya, Selasa (3/10).
6. KPK Kembali Tetapkan Setya Novanto Tersangka e-KTP
Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka. Setnov diduga terlibat korupsi pengadaan e-KTP. Pengumuman tersangka disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Jumat (10/11).
"Setelah proses penyelidikan dan terdapat bukti permulaan yang cukup dan melakukan gelar perkara akhir Oktober 2017, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan pada 31 Oktober 2017 Atas nama tersangka SN, anggota DPR RI,” kata Saut.
7. Jadi Tersangka Lagi, Setya Novanto Kembali Ajukan Praperadilan
Setya Novanto resmi mengajukan gugatan praperadilan untuk kali kedua. Setnov menggugat penetapan tersangka oleh KPK. Gugatan praperadilan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. "Ya benar. Pengajuannya Rabu, 15 November 2017," ujar Kepala Hubungan Masyarakat PN Jaksel Made Sutisna, Kamis (16/11).
8. Sedang Gugat UU KPK, Setnov Mangkir Panggilan KPK
Kuasa Hukum Ketua DPR Setya Novanto, Fredrich Yunadi memastikan kliennya tak akan memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini.
Sedianya, Ketua Umum DPP Partai Golkar itu bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka korupsi proyek pengadaan e-KTP. "Klien kami tidak hadir sebagaimana panggilan hari Rabu (sebagai tersangka)," ujar Fredrich saat dikonfirmasi, Rabu (15/11).
Ketidakhadiran Setnov pada panggilan kali ini, kata Fredriech, lantaran pihaknya sedang mengajukan gugatan Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK).
9. Saat Akan Ditangkap, Setya Novanto Menghilang
Setya Novanto diketahui sudah tiga kali mangkir dari panggilan penyidik KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk perkara korupsi e-KTP yang menjerat Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo.
Sementara, dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus korupsi yang ditaksir merugikan negara Rp 2,3 triliun itu, Setnov kembali mangkir pada Kamis (15/11) kemarin dengan alasan masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Karenanya, KPK menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Setnov. Kemudian, tim penyidik KPK menyambangi rumah Ketua DPR itu di Jalan Wijaya XIII, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Rabu (15/11) malam. Namun, saat akan menjemput paksa di kediamannya, penyidik lembaga antirasuah tak menemukan Setnov.
10. Setya Novanto Alami Kecelakaan
Setya Novanto mengalami kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan terjadi daerah sekitar Jakarta Selatan. Mobil yang ditumpangi Setnov disebut menabrak tiang listrik. Setnov langsung dibawa ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau untuk mendapat perawatan.
Kuasa Hukum Setnov, Fredrich Yunadi mengatakan, akibat kecelakaan itu, Setnov mengalami luka-luka dan langsung pingsan. Dengan menggunakan ojek, Ketua DPR RI itu kemudian dibawa ke RS Media Permata Hijau yang dekat dengan lokasi kecelakaan.
"Beliau dibawa ke sini pakai ojek karena sudah pingsan, sudah ketakutan, sudah bingung," kata dia di RS Medika Permata Hijau, Kamis malam (16/11).
11. Berkas Perkara Setya Novanto Dilimpahkan ke Pengadilan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara Setya Novanto ke Pengadilan Tipikor. Lembaga antirasuah itu kini menunggu jadwal sidang perdana untuk tersangka kasus e-KTP.
Dengan begitu, gugatan praperadilan jilid dua Setya Novanto terancam batal. Merujuk pada Pasal 82 ayat (1) KUHAP yang menyebut, 'Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur’.
Sedangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 102/PUU-XIII/2015 menyatakan, permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika sidang perdana pokok perkara terdakwa digelar di pengadilan.
Artinya, jika sidang perdana alias pembacaan dakwaan terhadap Setnov digelar di Pengadilan Tipikor, maka gugatan praperadilan akan gugur dengan sendirinya.
12. Sidang perdana Kasus e-KTP, Setya Novanto Hanya Diam dan Menunduk Saat Ditanya Hakim
Peristiwa luar biasa terjadi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (13/12). Sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan terhadap Setya Novanto diwarnai drama panjang sehingga memakan waktu berjam-jam. Setnov cuma diam dan menunduk sejak pertama kali duduk di kursi terdakwa.
Pertanyaan apa pun yang dilontarkan ketua majelis hakim tidak Setnov tanggapi sedikit pun. Setnov yang mengenakan kemeja putih itu memang bersikap selayaknya orang yang sedang dalam kondisi tidak sehat. Setnov seolah-olah tidak dapat menggunakan indera pendengarannya. Ia juga menunjukkan sikap seperti tak mampu berbicara.
13. Setya Novanto Dituntut 16 Tahun Penjara
Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menuntut mantan Ketua DPR Setya Novanto pidana penjara selama 16 tahun. Setnov dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi proyek pengadaan e-KTP.
"Menyatakan terdakwa Setya Novanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi," kata Jaksa KPK Abdul Basir saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (29/3).
JPU KPK meminta majelis hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama 16 tahun dan pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider pidana kurungan selama enam bulan terhadap Setnov.
Selain itu, JPU KPK juga menuntut agar mantan Ketua Umum Partai Golkar itu dijatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sejumlah 7,435 juta USD
"Dikurangi uang yang dikembalikan terdakwa sebesar Rp 5 miliar selambat-lambatnya setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap," ujar Jaksa Basir.
Menurut JPU KPK, jika dalam rentang waktu tersebut Setnov tidak membayarnya, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi kerugian tersebut. Apabila terpidana tidak memiliki uang pengganti yang cukup, maka akan dipidana selama tiga tahun.
JPU KPK juga menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan lainnya terhadap Setnov. Pidana tambahan tersebut berupa pencabutan hak terdakwa untuk menduduki jabatan publik yang terhitung sejak setelah menjalani masa pemidanaan.
"Kelima, menetapkan barang bukti uang yang sudah ditransfekan ke rekening Bank Mandiri atas nama KPK dirampas untuk negara," pungkasnya.
14. Jaksa KPK Tolak Permohonan Justice Collabolator Setya Novanto
Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menolak permohonan Justice Collaborator (JC) yang diajukan terdakwa korupsi proyek pengadaan e-KTP Setya Novanto.
“Penuntut umum berkesimpulan terdakwa belum memenuhi kualifikasi JC, sehingga penuntut umum belum bisa menerima permohonan terdakwa tersebut,” kata jaksa KPK Abdul Basir saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (29/3).
JPU KPK menilai Setnov belum memenuhi persyaratan utama dalam menyandang gelar JC atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penyidik atau jaksa penuntut umum dalam mengungkap kasus tertentu.
15. Setya Novanto Divonis 15 Tahun Penjara
Majelis hakim Pengadilan Tipikor memvonis terdakwa perkara korupsi e-KTP ek Ketua DPR Setya Novanto hukuman 15 tahun penjara dan pidana denda Rp500 juta. Vonis yang dijatuhkan 1 tahun lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK.
“Menjatuhkan pidana penjara 15 tahun dan denda Rp500 juta dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan hukuman 3 bulan penjara.” kata Ketua Majelis Hakim Yanto, saat pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (24/4). (pon)