DEN Masih Kaji Strategi Indonesia Antisipasi Dampak AS Keluar Perjanjian Paris
Jumat, 07 Februari 2025 -
MerahPutih.com - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tengah mempelajari langkah yang harus diambil Indonesia usai Amerika Serikat (AS) keluar dari Perjanjian Iklim Paris atau Paris Agreement.
"Ini masih banyak uncertainty kebijakan ya terkait dengan hal ini ya. Jadi ini yang saya kira nanti kita perlu pelajari lebih lanjut," kata Anggota DEN Septian Hario Seto kepada wartawan, dikutip dari Antara, Jumat (7/2).
Menurut dia, pemerintah Indonesia perlu melakukan kajian lebih lanjut karena mengingat AS terlibat dalam pendanaan Kemitraan Transisi Energi yang Adil (Just Energy Transition Partnership atau JETP) Indonesia.
Baca juga:
Presiden Prabowo Lantik Wakil dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Ini Daftarnya
Terkait dengan posisi JETP Indonesia yang didanai AS, Septian mengakui hingga saat ini masih belum ada langkah pasti yang diambil dari negara yang dipimpin Donald Trump itu.
Agar bisa mengambil respon yang tepat mengenai JETP Indonesia, DEN masih menantikan perkembangan kebijakan lainnya yang akan diambil oleh Presiden AS.
"Jadi kami masih lihat bahwa pola ini, dinamikanya masih akan terjadi dalam berapa bulan. Setelah itu settle baru kami bisa tahu pasti policy-nya," ujar Seto, sapaan akrab anggota DEN itu, dikutip Antara.
Lebih jauh, Seto menjelaskan terkait dengan komitmen transisi energi untuk mendukung perbaikan krisis iklim global seharusnya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing negara.
Baca juga:
Usai Dilantik Donald Trump Keluarkan Perintah Eksekutif Keluar Dari Perjanjian Iklim Paris 2016
Maka dari itu, lanjut dia, Indonesia harus menemukan formula yang tepat dan sesuai dengan kondisi dan situasi di berbagai bidang agar tidak mengganggu perkembangan ekonomi hingga dinamika sosial yang terjadi di masyarakat.
"Jadi kita juga harus punya metode transisi energi sendiri yang tadi bisa menyeimbangkan kepentingan ekonomi juga. Kita tidak mau juga terlalu mendorong agresif nanti harga-harga jadi mahal gitu ya. Atau nanti proses produksinya terganggu, industri terganggu. Jadi memang ini harus ditentukan skenario strateginya sendiri oleh Indonesia," papar Seto. (*)
