Dedi Mulyadi Ingin Efisiensi Anggaran Pemerintah Jabar demi Kepentingan Publik

Kamis, 09 Januari 2025 - Frengky Aruan

MerahPutih.com - Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi mengisyaratkan akan merampingkan penggunaan anggaran, khususnya untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kalau mengefisiensikan, maka orang yang mengurus anggaran harus sedikit,” katanya saat menyampaikan pidato dalam rapat pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 di Bandung, Kamis (9/1).

Menurut Dedi, makin banyak yang mengurus anggaran, semakin banyak honor yang dikeluarkan untuk menggaji mereka.

“Semakin banyak honor yang dikeluarkan, semakin sedikitlah anggaran untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.

Prinsip efisiensi, menurut Dedi, penting dilakukan, mengingat masih banyak masalah yang terjadi di tengah masyarakat Jawa Barat. Mulai urusan yang menyangkut ketahanan pangan, pendidikan, layanan publik, hingga kesehatan.

Baca juga:

Jadi Gubernur Jabar Terpilih, Dedi Mulyadi Akui Aktivitas di Medsos ‘Bantu’ Kemenangannya

“Untuk itu, jawabannya cuma satu, yakni efisiensi pembelanjaan pemerintah agar terarah untuk kepentingan publik,” tegasnya.

Dia juga menyatakan komitmennya untuk menangani persoalan sampah di kawasan Bandung Raya. Dedi miris melihat langsung tumpukan sampah yang mengkhawatirkan di beberapa lokasi.

“Saya tadi begitu jalan ke sini melihat tumpukan sampah sangat besar. Ini pasti ada keterlambatan pengangkutan. Tidak boleh lagi ada pembiaran seperti ini,” katanya.

Selain persoalan sampah, Dedi juga mengungkapkan sejumlah program prioritas yang akan segera ia eksekusi. Dia ingin menyukseskan program ketahanan pangan dan program memberikan makanan bergizi gratis.

“Selain itu, saya ingin mendorong penyelesaian berbagai program infrastruktur di Jawa Barat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya percepatan penanganan dampak bencana, khususnya di Sukabumi dan Cianjur. Dedi menilai masyarakat tidak boleh terlalu lama menunggu seperti yang pernah terjadi di Cianjur sebelumnya.

“Tidak boleh ada keterlambatan dalam eksekusi kebijakan. Ini hal-hal yang biasa saya eksekusi dalam waktu cepat,” tutup mantan Bupati Purwakarta itu. (Knu)

Bagikan

Baca Original Artikel
Bagikan