Dewan Gerindra Desak BPKN Selidiki Temuan Sumber Air Aqua dari Sumur Bor di Subang

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Kawendra Lukistian menanggapi temuan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM perihal sumber air produk Aqua di Subang. Air itu diduga berasal dari sumur bor, bukan mata air pegunungan sebagaimana diklaim perusahaan selama ini.

Menurutnya, temuan tersebut menyangkut hak dasar konsumen atas kejujuran informasi. Ia menilai, perusahaan sebesar Danone Aqua seharusnya menjunjung tinggi transparansi dalam menyampaikan asal-usul produknya kepada masyarakat.

"Temuan bahwa sumber air Aqua di Subang berasal dari sumur bor, bukan mata air pegunungan sebagaimana diklaim, merupakan persoalan serius,” tegas Kawendra dalam keterangan resminya, Kamis (23/10).

Kawendra menambahkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) perlu turun langsung untuk memastikan kebenaran temuan tersebut. Jika terbukti ada pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan perlindungan konsumen, ia mendesak agar langkah tegas segera diambil. "Saya selaku anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra meminta BPKN mendalami hal tersebut, dan bila terbukti ada pelanggaran, kami harap bisa langsung tindakan tegas," ucapnya.

Baca juga:

Ledakan Pipa Gas di Subang Memakan Korban, Pertamina Lakukan Investigasi

Politisi muda itu juga menekankan pentingnya integritas dalam praktik bisnis, terutama bagi perusahaan besar yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

"Kepercayaan publik tidak boleh dikorbankan demi keuntungan bisnis. Sekali publik kehilangan kepercayaan, akan sangat sulit untuk memulihkannya," katanya.

Persoalan ini mencuat setelah, Gubernur KDM melakukan inspeksi mendadak di pabrik Aqua di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Saat sidak di pabrik Aqua Subang, ia menemukan bahwa air yang digunakan berasal dari sumur bor dalam (deep well), bukan dari mata air alami sebagaimana digambarkan dalam iklan.(Asp)

Baca juga:

Bantah APBD Jabar Parkir di Bank, Dedi Mulyadi Pegang Bukti Menkeu Pakai Data Lama dari BI