Dedi Mulyadi Ingin Efisiensi Anggaran Pemerintah Jabar demi Kepentingan Publik

Frengky AruanFrengky Aruan - Kamis, 09 Januari 2025
Dedi Mulyadi Ingin Efisiensi Anggaran Pemerintah Jabar demi Kepentingan Publik

Dedi Mulyadi. ANTARA/dokumentasi pribadi

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi mengisyaratkan akan merampingkan penggunaan anggaran, khususnya untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kalau mengefisiensikan, maka orang yang mengurus anggaran harus sedikit,” katanya saat menyampaikan pidato dalam rapat pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 di Bandung, Kamis (9/1).

Menurut Dedi, makin banyak yang mengurus anggaran, semakin banyak honor yang dikeluarkan untuk menggaji mereka.

“Semakin banyak honor yang dikeluarkan, semakin sedikitlah anggaran untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.

Prinsip efisiensi, menurut Dedi, penting dilakukan, mengingat masih banyak masalah yang terjadi di tengah masyarakat Jawa Barat. Mulai urusan yang menyangkut ketahanan pangan, pendidikan, layanan publik, hingga kesehatan.

Baca juga:

Jadi Gubernur Jabar Terpilih, Dedi Mulyadi Akui Aktivitas di Medsos ‘Bantu’ Kemenangannya

“Untuk itu, jawabannya cuma satu, yakni efisiensi pembelanjaan pemerintah agar terarah untuk kepentingan publik,” tegasnya.

Dia juga menyatakan komitmennya untuk menangani persoalan sampah di kawasan Bandung Raya. Dedi miris melihat langsung tumpukan sampah yang mengkhawatirkan di beberapa lokasi.

“Saya tadi begitu jalan ke sini melihat tumpukan sampah sangat besar. Ini pasti ada keterlambatan pengangkutan. Tidak boleh lagi ada pembiaran seperti ini,” katanya.

Selain persoalan sampah, Dedi juga mengungkapkan sejumlah program prioritas yang akan segera ia eksekusi. Dia ingin menyukseskan program ketahanan pangan dan program memberikan makanan bergizi gratis.

“Selain itu, saya ingin mendorong penyelesaian berbagai program infrastruktur di Jawa Barat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya percepatan penanganan dampak bencana, khususnya di Sukabumi dan Cianjur. Dedi menilai masyarakat tidak boleh terlalu lama menunggu seperti yang pernah terjadi di Cianjur sebelumnya.

“Tidak boleh ada keterlambatan dalam eksekusi kebijakan. Ini hal-hal yang biasa saya eksekusi dalam waktu cepat,” tutup mantan Bupati Purwakarta itu. (Knu)

#Dedi Mulyadi #Pilkada Jawa Barat #Gubernur Jawa Barat
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov Jabar Ingin Gambir - Bandung Ditempuh 1,5 Jam Perjalanan Pakai Kereta Api
Dalam peta jalan kerja sama tersebut, Pemprov Jabar dan KAI juga akan menghidupkan jalur wisata "Jaka Lalana" yang melintasi rute Jakarta-Bogor-Sukabumi-Cianjur.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 27 November 2025
Pemprov Jabar Ingin Gambir - Bandung Ditempuh 1,5 Jam Perjalanan Pakai Kereta Api
Indonesia
Gubernur Jabar Turun Tangan Damaikan Ribut Proyek Pengerukan Sungai, Ini Nama 3 Kades yang Bersitegang
Tiga kades yang bersitegang itu Kades Purwadana E Heryana, Kades Wadas Jujun Junaedi, dan Kades Sukamakmur Dede Sudrajat
Wisnu Cipto - Kamis, 20 November 2025
Gubernur Jabar Turun Tangan Damaikan Ribut Proyek Pengerukan Sungai, Ini Nama 3 Kades yang Bersitegang
Indonesia
KDM Terbitkan SE Larangan Hukuman Fisik di Sekolah, Semua Jenjang Wajib Patuh
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM) melarang hukuman fisik di sekolah dan menegaskan disiplin harus bersifat edukatif, bukan menyakiti.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
KDM Terbitkan SE Larangan Hukuman Fisik di Sekolah, Semua Jenjang Wajib Patuh
Indonesia
Polemik Sumber Air Aqua usai Disidak KDM, Komisi XIII DPR: Masyarakat Jangan Percaya Informasi Menyesatkan
Komisi XIII DPR angkat bicara soal polemik sumber air Aqua. Masyarakat dinilai perlu mengetahui fakta sebenarnya dari air yang dikonsumsi.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Polemik Sumber Air Aqua usai Disidak KDM, Komisi XIII DPR: Masyarakat Jangan Percaya Informasi Menyesatkan
Indonesia
Ramai Dana Pemprov Jabar Mengendap di Bank, Dedi Umumkan Posisi Kas Umum Daerah Tiap Pekan
Dedi petang ini mengunggah posisi RKUD terbaru lewat video dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar, detail sampai rupiah terkecil.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Oktober 2025
Ramai Dana Pemprov Jabar Mengendap di Bank, Dedi Umumkan Posisi Kas Umum Daerah Tiap Pekan
Indonesia
Aqua Dianggap Bohongi Konsumen soal Sumber Air, YLKI Minta Pemerintah Lakukan Audit
Aqua kini dianggap membohongi konsumen soal sumber air. YLKI pun meminta pemerintah untuk melakukan audit terhadap produsen air minum tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Aqua Dianggap Bohongi Konsumen soal Sumber Air, YLKI Minta Pemerintah Lakukan Audit
Indonesia
Dewan Gerindra Desak BPKN Selidiki Temuan Sumber Air Aqua dari Sumur Bor di Subang
Temuan bahwa sumber air Aqua di Subang berasal dari sumur bor, bukan mata air pegunungan sebagaimana diklaim, merupakan persoalan serius.
Dwi Astarini - Kamis, 23 Oktober 2025
Dewan Gerindra Desak BPKN Selidiki Temuan Sumber Air Aqua dari Sumur Bor di Subang
Indonesia
Pabrik Air Kemasan Pakai Sumur Bor, Badan Perlindungan Konsumen Diminta Turun Tangan
Jika terbukti ada pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan perlindungan konsumen, ia mendesak agar langkah tegas segera diambil.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Oktober 2025
Pabrik Air Kemasan Pakai Sumur Bor, Badan Perlindungan Konsumen Diminta Turun Tangan
Indonesia
Sindir Gubernur Jabar soal Uang APBD di Giro Bank, Menkeu Purbaya: Pasti Nanti akan Diperiksa BPK
Purbaya sebut penempatan dana dalam bentuk giro bank justru kurang menguntungkan karena bunga yang dihasilkan lebih kecil.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 Oktober 2025
Sindir Gubernur Jabar soal Uang APBD di Giro Bank, Menkeu Purbaya: Pasti Nanti akan Diperiksa BPK
Indonesia
Bantah APBD Jabar Parkir di Bank, Dedi Mulyadi Pegang Bukti Menkeu Pakai Data Lama dari BI
Dedi menjelaskan angka Rp 4,17 triliun yang dikutip Menkeu Purbaya merupakan data BI merujuk pada laporan keuangan per 30 September 2025, sehingga tidak mencerminkan kondisi terkini. Baca juga:
Wisnu Cipto - Kamis, 23 Oktober 2025
Bantah APBD Jabar Parkir di Bank, Dedi Mulyadi Pegang Bukti Menkeu Pakai Data Lama dari BI
Bagikan