MerahPutih Nasional - Hingga kini Kementrian Agama (Kemenag) tengah menyiapkan nota kesepahaman dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengatur pelayanan nikah diberbagai daerah. Hal tersebut bertujuan mencegah gratifikasi.
Irjen Kementerian Agama M. Jasin mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan nota kesepahaman antara Kemenag dan Kementerian Dalam Negeri yang mengatur prosedur pelayanan nikah di berbagai daerah untuk mencegah gratifikasi.
“Intinya, MoU itu perlu didorong dan diarahkan untuk mencegah gratifikasi dalam layanan nikah,” kata Inspektorat Jenderal Kemenag M. Jasin seperti dilansir dari situs kemenag.go.id seusai acara Khotmil Al Quran Tasyakuran Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama ke-69 di kantor Irjen Kemenag, Jakarta, Jumat (02/01).
Kemenag dan Kemendagri perlu bersinergi dalam hal layanan nikah. Terlebih lagi untuk penghulu, pembayaran profesi, transportasi dan layanan di KUA untuk pernikahan, menurut M Jasin, dananya sudah digelontorkan sejak Desember 2014.
"Kemenag sudah berbuat agar penghulu terhindar dari menerima dana gratifikasi,” katanya.
Sebelumnya Dirjen Bimas Islam Machasin menyatakan di berbagai daerah, dalam hal pembayaran nikah, prosedurnya jika menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) dikenai Rp0 atau gratis dan luar KUA dikenai pembayaran Rp600 ribu. Itu tarif resmi yang harus dibayar melalui bank yang telah ditunjuk.
Tetapi pada praktiknya ada pihak yang memanfaatkan ketidaktahuan keluarga pasangan pengantin itu bahwa pengurusan pembayaran diwakilkan kepada petugas kelurahan atau pihak lainnya. Oknum ini kemudian minta pembayaran di atas tarif resmi antara Rp800 ribu atau lebih.
Padahal pembayaran ke bank dapat dilakukan secara langsung dan tanda bukti diperlihatkan kepada KUA terdekat. (bhd)