Berulang Kasus Warga Binaan, Komisi XIII DPR Desak Evaluasi Peta Jalan Pemasyarakatan

Jumat, 18 April 2025 - Angga Yudha Pratama

Merahputih.com - Komisi XIII DPR RI menyoroti berulang kali terjadinya tindakan tidak semestinya oleh warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Saat ini penting untuk melakukan evaluasi segera terhadap peta jalan pemasyarakatan bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

Ketua Komisi XIII, Willy Aditya menyoroti kasus terkini di Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru, Riau, di mana 14 narapidana terlibat pesta narkoba dan minuman keras yang videonya viral. Menurut Willy, insiden ini mirip dengan kejadian serupa di Lapas Tanjung Raja, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, pada akhir tahun lalu, serta kasus-kasus lain.

“DPR mengapresiasi respons cepat Kantor Wilayah Ditjen PAS Riau yang telah mencopot Kepala Rutan Kelas I Pekanbaru,” ujar Willy Aditya dalam keteranganya, Jumat (18/4).

Baca juga:

Buntut Napi Dugem di Pekanbaru, Komisi XIII DPR dan Kementerian Imipas akan Benahi Sistem Lapas

Namun, Willy menekankan bahwa tindakan ini tidak boleh menjadi akhir dari segalanya. Diperlukan evaluasi mendasar dan menyeluruh terkait pengelolaan rutan. Komisi XIII juga akan segera memanggil pihak kementerian untuk mengoordinasikan perbaikan secara komprehensif.

Menurutnya, evaluasi pengelolaan lapas dan rutan perlu dilakukan dari awal hingga akhir. Berbagai masalah di lapas perlu diidentifikasi dan dianalisis satu per satu agar peta jalan perbaikan lapas di Indonesia dapat terwujud.

“Komisi XIII telah mengumpulkan banyak catatan mengenai kapasitas, fasilitas, dan manajemen pengelolaan lapas, termasuk kasus Lapas Sialang Bungkuk. Kami juga telah berdiskusi secara formal dan informal dengan berbagai pihak terkait sistem pemasyarakatan. Semua ini akan kami bahas sesuai mekanisme pengawasan DPR,” jelas politisi Partai NasDem ini.

Baca juga:

Komisi III DPR RI Minta Ada Evaluasi Menyeluruh Sistem Pemasyarakatan Pasca Kasus Keributan dan Pelanggaran di Rutan Pekanbaru

Willy menegaskan bahwa permasalahan pengelolaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia sangat kompleks dan memerlukan berbagai sudut pandang untuk menemukan akar masalah dan solusi perbaikan.

Bagikan

Baca Original Artikel
Bagikan