MerahPutih.com - Hubungan China dan Filipina kembali memanas setelah Beijing menjatuhkan sanksi kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Filipina Gilberto Teodoro Jr. beserta keluarganya.
Dalam pernyataan resmi dikutip Jumat (12/6), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) China menuduh Teodoro berulang kali membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab” yang merugikan kepentingan Beijing dan merusak hubungan bilateral kedua negara.
Baca juga:
Sengketa Kepulauan Spratly Memanas, Patroli Filipina Usir 4 Kapal China
Sanksi itu melarang Teodoro, istri, dan anaknya memasuki wilayah China daratan, Hong Kong, maupun Makau. Tak hanya itu, organisasi dan individu di China dilarang melakukan transaksi atau kerja sama dengan mereka.
Pemicu Ketegangan: Shangri-La Dialogue
Langkah ini diumumkan hanya beberapa hari setelah Teodoro mengkritik keras China dalam forum keamanan Shangri-La Dialogue di Singapura. Dilansir Antara, Menhan Filipina itu menuduh Beijing merebut wilayah di Laut China Selatan dan menindas rakyatnya sendiri.
Baca juga:
China Tahan Kapal Milik Filipina, Bakal Bangun Cagar Alam 3.500 Hektare di Laut China Selatan
Dalam diskusi panel, dua perwira senior Tentara Pembebasan Rakyat China mempertanyakan apakah Filipina akan menjadi proksi AS di Asia. Teodoro menolak tudingan itu dan menegaskan komitmen Manila terhadap kemitraan keamanan dengan Washington.
“Pernyataannya berulang kali keliru dan merusak kepercayaan timbal balik,” Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning.
Hubungan Bilateral Makin Memburuk
Sanksi terbaru ini menambah daftar panjang ketegangan antara Beijing dan Manila. Kedua negara kerap bersitegang di Laut China Selatan, saling menuduh melakukan provokasi di sekitar terumbu karang dan gosong yang disengketakan.
Baca juga:
Filipina Desak ASEAN Tidak Tutup Mata Terhadap Tindakan Agresif di Laut China Selatan
Filipina sendiri merupakan salah satu sekutu tertua AS di kawasan Asia-Pasifik, yang membuat posisinya semakin sensitif di mata Beijing. Pemerintah Filipina sendiri belum memberikan tanggapan resmi atas sanksi China itu. (*)