MerahPutih.com - Sidang permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres di MK telah menghadirkan empat menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Selain itu, MK juga memanggil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Keempat menteri itu adalah yaitu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Baca juga:
Hakim MK Soroti Peran Menteri Jokowi dalam Penyaluran Bansos
Mereka dipanggil untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dalil-dalil Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. mengenai dugaan kecurangan Pemilu 2024, di antaranya lewat bantuan sosial atau bansos, pengerahan kepala desa dan aparat, dan sebagainya.
Menanggapi hal itu, Wakil presiden (wapres) terpilih Gibran Rakabuming Raka meminta tahapan MK untuk dijalani saja.
“Ya seluruh proses dan mekanisme yang ada disana ya kita jalani saja, dilalui saja. Nggeh (Menunggu keputusan akhir),” ujar Gibran seusai menyerahkan bantuan paket sembako di Benteng Vastenburg Solo, Jateng, Sabtu (6/4).
Baca juga:
MK Mulai Tahapan Penyampaian Kesimpulan Perselisihan Hasil Pilpres
Disinggung soal keterangan saksi membantah tudingan politisasi bansos untuk Pilpres kemenangan paslon 02, Gibran menegaskan sudah dijawab semua.
“Kan sudah dijawab semua (tudingan politisasi bansos Jokowi untuk paslon 02. Sudah dihadirkan semua, kurang apa lagi,” kata dia.
Baca juga:
4 Menteri Tiba di MK: Sri Mulyani-Airlangga Sapa Media, Risma-Muhadjir Bungkam
Gibran kembali mengingatkan untuk melalui tahapan gugatan di MK. Selain itu, menjalankan mekanisme sidang yang ada.
“Monggo, proses dilalui saja, mekanisme dijalankan nggeh,” tandasnya. (Ismail/Jawa Tengah)