Soffi Amira
MerahPutih.com - Direktur Riset Kebijakan Publik InFast Bestari, Muhammad Ridha, menyoroti kesenjangan antara upaya pemerintah mengubah arah kebijakan ekonomi dan persepsi positif masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Pada evaluasi dua tahun pemerintahan tersebut, Ridha menilai pemerintah perlu menjawab persoalan mengapa berbagai upaya kebijakan yang dijalankan belum tentu menghasilkan penilaian positif dari masyarakat.
Kalau bisa dilihat pada bagaimana yang terjadi sekarang, apa yang diupayakan negara ternyata tidak berbuah pada kesan yang positif terhadap pemerintahan, maka diskrepansi ini yang harus dijawab oleh pemerintah,
kata Ridha, Selasa (20/10)
Menurut Ridha, persoalan tersebut tidak cukup dijawab melalui komunikasi pemerintah yang berorientasi pada penyampaian program.
Kebijakan Ekonomi Punya Hubungan Erat dengan Kehidupan Demokrasi
Pemerintah perlu menempatkan masyarakat yang merasakan manfaat kebijakan sebagai bagian utama dalam menjelaskan dampak perubahan arah ekonomi.
Ia mencontohkan serikat buruh dan serikat tani sebagai kelompok yang dapat dilibatkan untuk menyampaikan pengalaman mereka mengenai dampak kebijakan pemerintah kepada masyarakat luas.
“Dari awal saya sebut bahwa yang terpenting justru adalah menempatkan mereka yang diuntungkan dengan peralihan ekonomi politik negara ini sebagai subjek utama dari komunikasi negara,” ujarnya.
Ridha menilai, komunikasi kebijakan juga harus disertai keterbukaan dan kesediaan pemerintah mendengarkan pengalaman masyarakat.
Baca juga:
Evaluasi 2 Tahun Prabowo-Gibran, Daya Beli hingga Lapangan Kerja Disorot
Melalui cara tersebut, masyarakat dapat memahami arah kebijakan sekaligus menilai manfaatnya berdasarkan kondisi yang mereka alami.
Ia mengingatkan, kebijakan ekonomi memiliki hubungan langsung dengan kehidupan demokrasi karena dampaknya turut dirasakan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
Kalau kita enggak ngomongin demokrasi punya konsekuensi sama meja makan kita, di sanalah demokrasi enggak ada artinya buat rakyat kebanyakan.
tambah Ridha
Ridha menegaskan, bahwa kepercayaan publik menjadi persoalan penting dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pemerintah Harus Pastikan Kebijakan Ekonomi Berdampak bagi Masyarakat
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan perubahan kebijakan ekonomi benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk kemampuan menjaga daya beli dan memenuhi kebutuhan hidup.
“Jadi, kalau mau ditanya tentang evaluasi, evaluasi terbesarnya adalah peranan negara untuk meraih hati dan pikiran dari masyarakat sekarang,” pungkas Ridha.
Baca juga:
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Ia menilai, upaya membangun kepercayaan publik perlu berjalan beriringan dengan pelaksanaan kebijakan.
Pemerintah tidak hanya perlu menunjukkan program yang telah dijalankan, tetapi juga memastikan manfaatnya dapat dirasakan dan dipahami masyarakat. (knu)
