Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah diminta lebih mendengarkan aspirasi masyarakat dan memastikan program yang dijalankan benar-benar berpihak kepada rakyat.
Persoalan ekonomi rumah tangga, pengawasan parlemen, hingga dampak kebijakan pemerintah terhadap kepercayaan pemilih menjelang Pemilu 2029 menjadi sejumlah isu yang disoroti dalam diskusi bersama masyarakat di Palmerah, Jakarta Barat.
Ketua RT 01/012 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, sekaligus tokoh masyarakat setempat, Abdul Malik Hamzah, mengatakan tekanan ekonomi yang dialami warga tidak hanya memengaruhi kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga berpotensi memicu persoalan sosial dan rumah tangga.
Tekanan Ekonomi Rumah Tangga Jadi Perhatian
Menurut Malik, kesulitan ekonomi dapat menimbulkan persoalan yang lebih luas daripada sekadar kekurangan uang untuk membeli kebutuhan pokok. Tekanan finansial juga berpotensi memicu pertengkaran dalam keluarga hingga berujung pada perceraian.
Ia juga menyoroti kondisi masyarakat yang terpaksa mencari pinjaman daring atau pinjaman online (pinjol) ketika membutuhkan uang.
“Ada juga masyarakat yang terpaksa mencari pinjaman online karena membutuhkan uang,” ujar Malik dalam diskusi bertajuk Titipan Rakyat di Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (21/2).
Baca juga:
2 Tahun Prabowo-Gibran, Pengamat Pertanyakan Dampak Kebijakan ke Rakyat
Malik menilai pemerintah perlu lebih peka terhadap kondisi masyarakat di tingkat bawah. Program yang diluncurkan harus memberikan perlindungan nyata agar warga tidak semakin terpuruk ketika menghadapi tekanan ekonomi.
Menurut dia, keberhasilan program pemerintah tidak cukup diukur melalui laporan pencapaian. Pemerintah juga perlu melihat secara langsung dampak kebijakan terhadap kehidupan masyarakat.
Program pemerintah seharusnya membantu masyarakat agar tidak jatuh ke dalam kesulitan yang lebih berat,
Ketua RT 01/012 Kelurahan Palmerah sekaligus tokoh masyarakat setempat, Abdul Malik Hamzah.
Ia berharap pemerintah memberikan perhatian lebih besar terhadap persoalan ekonomi rumah tangga, terutama daya beli masyarakat dan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan pokok.
Program Pemerintah Dinilai Perlu Dievaluasi
Pengamat politik Fadli Zikry menilai keberlanjutan dukungan politik terhadap Prabowo akan bergantung pada kemampuan pemerintah memenuhi harapan masyarakat.
Menurutnya, program yang tidak berpihak kepada rakyat atau tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat berpotensi memengaruhi kepercayaan pemilih pada pemilu mendatang.
Kalau program pemerintah tidak benar-benar pro-rakyat dan masyarakat tidak merasakan manfaatnya, Prabowo berpotensi kehilangan dukungan pada Pemilu 2029. Pada akhirnya, masyarakat akan menilai pemerintah berdasarkan apa yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari,
Pengamat politik, Fadli Zikry.
Ia mengatakan pemerintah tidak cukup hanya meluncurkan program unggulan atau mengumumkan pencapaian pembangunan. Setiap kebijakan perlu dipastikan mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
Baca juga:
2 Tahun Prabowo-Gibran, Indeks Data Nasional Soroti Dampak Nyata Program Prioritas Pemerintah
Fadli menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah program yang dijalankan, tetapi juga oleh manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Jika persoalan ekonomi masyarakat tidak tertangani, pemerintah harus berani mengevaluasi kebijakannya,” katanya.
Fadli menambahkan, evaluasi kebijakan perlu dilakukan secara terbuka agar pemerintah dapat mengidentifikasi program yang efektif maupun yang masih membutuhkan perbaikan. (Knu)
