MERAHPUTIH.COM - BADAN Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui pagu anggaran tujuh kementerian koordinator (kemenko) untuk tahun anggaran mendatang. Persetujuan tersebut diberikan dalam rapat kerja bersama para menteri koordinator di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6).
Rapat dipimpin Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dan dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menko Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, serta Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.
Dalam rapat tersebut, Said memaparkan besaran pagu anggaran setiap kementerian koordinator. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjadi instansi dengan alokasi anggaran terbesar ketimbang enam kementerian koordinator lainnya.
Berikut ini anggaran kemenko
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rp 664 M
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Rp 304,1 M
- Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Rp 392,2 M
- Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Rp 338,8 M
- Kementerian Koordinator Bidang Pangan Rp 509,3 M
- Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rp 276,8 M
- Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Rp 620,9 M
Baca juga:
Rupiah dan IHSG Ambrol, Banggar DPR Minta Pemerintah Bercermin
Setelah memaparkan besaran pagu, Said meminta persetujuan anggota Banggar DPR. Seluruh peserta rapat menyatakan setuju terhadap usulan tersebut.
"Terhadap pagu para menko yang saya sebutkan satu per satu apakah disetujui?" tanya Said.
"Setuju," jawab peserta rapat.
Tidak hanya menyetujui pagu anggaran, Banggar DPR juga menyetujui usul tambahan anggaran dari setiap kementerian koordinator. Persetujuan diberikan secara kolektif tanpa membahas secara rinci besaran maupun peruntukan tambahan anggaran tersebut.
Said beralasan langkah itu dilakukan agar para menteri koordinator tidak perlu kembali menghadiri rapat Banggar untuk membahas tambahan anggaran pada kesempatan berikutnya.
"Hal pertama kita sepakati, tentu dalam pembahasan akan muncul bahwa para menko pasti di dalam paparannya juga akan mengusulkan penambahan pagu anggarannya yang akan datang. Jika itu terjadi, agar para menko tidak bolak-balik datang ke Banggar, atas penambahan itu kita setujui hari ini," kata Said.
Ia kemudian berseloroh mengenai mekanisme persetujuan tersebut.
"Hebatnya Banggar ini, pokoknya belum dibahas, belum disetujui, tambahannya duluan disetujui," ujar Said sembari mengetuk palu tanda persetujuan.(Pon)
Baca juga:
Banggar DPR: Program MBG Maju, tapi Masih Ada Kendala di Lapangan