MerahPutih.com - Pelonggaran aturan seperti tak ada kewajiban tes COVID-19 PCR dan antigen untuk pelaku perjalanan domestik berpengaruh terhadap angka testing nasional.
Angka testing COVID-19 saat ini terus menunjukkan penurunan sejak minggu ketiga Februari.
Meskipun masih memenuhi target testing dari WHO, namun jumlah orang yang dites per minggunya turun hingga 52 persen dari puncak.
Baca Juga:
Update COVID-19: Kasus Harian dan Aktif Alami Penurunan
“Sayangnya angka testing sudah menunjukkan penurunan sejak minggu ketiga Februari dan masih terus menurun di masa penyesuaian kebijakan ini,” kata Juru Bicara Pemerintah Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito saat konferensi pers, Kamis (17/3).
Wiku pun meminta agar masyarakat waspada terhadap penurunan jumlah testing ini.
Sebab, hanya melalui testing yang dapat mengidentifikasi seseorang positif terpapar COVID-19.
Karena itu, ia menekankan agar jumlah testing terus ditingkatkan.
Wiku menyebut, jangan sampai turunnya angka testing ini berdampak pada penurunan data kasus yang semu, yang berpotensi meningkatkan jumlah orang positif yang tidak teridentifikasi.
"Angka testing harus tetap dipertahankan bahkan harus terus ditingkatkan,” jelas dia.
Menurut Wiku, penurunan jumlah orang yang dites ini salah satunya disebabkan karena dihapuskannya syarat testing di beberapa sektor serta minimnya kesadaran masyarakat untuk dites.
Karena itu, ia menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk melakukan tes jika merasa bergejala.
Berdasarkan hasil survei BPS pada Februari 2022, alasan utama masyarakat melakukan tes COVID-19 yakni karena program kantor yang sebesar 51 persen, karena persyaratan perjalanan sebesar 38,1 persen dan program tracing sebesar 23,3 persen.
“Hanya 18,7 persen responden yang melakukan tes karena merasa tidak sehat,” tambah Wiku.
Baca Juga:
IDI Bangun Monumen Bangkitkan Spirit Pengabdian dan Perjuangan Lawan COVID-19
Wiku juga mengungkapkan vaksinasi COVID-19 nasional menurun pada Maret 2022. Penurunan tidak hanya terjadi pada vaksinasi primer lengkap, tapi juga booster.
"Untuk itu, mohon kepada pemerintah daerah untuk kembali meningkatkan cakupan vaksin dosis lengkap dan booster di daerahnya," tegasnya.
Wiku meminta pemerintah daerah tidak ragu meningkatkan cakupan vaksinasi booster untuk memberikan proteksi yang lebih kuat kepada masyarakat.
Apabila ketersediaan vaksin mulai menipis, pemerintah daerah harus segera berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan.
Menurut Wiku, ada 15 provinsi yang perlu diprioritaskan untuk meningkatkan cakupan vaksinasi karena mengalami penambahan kasus mingguan yang tinggi.
Provinsi tersebut ialah Banten, NTT, Kalimantan Barat, Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat.
Kemudian, Sumatera Selatan, Aceh, Sulawesi Utara, Papua Barat, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Papua, dan Sulawesi Barat.
"Cakupan vaksinasi dosis lengkap pada seluruh provinsi tersebut masih kurang dari 70 persen. Pun dengan cakupan vaksinasi booster masih belum ada yang mencapai 30 persen," ujarnya.
Wiku menegaskan, kekebalan imunitas melalui vaksinasi merupakan salah satu kunci menjaga keberlangsungan aktivitas dan produktivitas di masa pandemi COVID-19, utamanya terkait dengan ekonomi.
Terlebih pula, dalam waktu dekat umat Islam akan memasuki periode Ramadan dan Lebaran.
"Untuk itu, masyarakat dimohon untuk segera melengkapi vaksin dan melakukan booster sebagai pondasi pertahanan kekebalan komunitas," tutupnya. (Knu)
Baca Juga:
DIY Siapkan 2 Isoter dan 2 RS Rujukan COVID-19 untuk Delegasi G20