MerahPutih.com - Aktivis 98 Radikal akan menggelar Rapat Akbar Bersatu pada 7-8 Agustus 2018.
Salah satu perwakilan 98 Radikal, Edysah Girsang menilai Indonesia tengah mengalami permasalahan ketahanan nasional yang berpengaruh terhadap sistem kebangsaan dan bernegara.
Menurut pria yang biasa dipanggil Ekky ini, permasalahan itu sistemtis dan teroganisir sistem Indonesia dilemahkan paska amademen UUD 1945. Hal ini, tambahnya, membuat jati diri Indonesia sebagai bangsa nyaris hilang.
Ekky menyebut sejumlah UU rezim Jokowi sudah sangat keluar dari cita-cita nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Menurutnya, UU tersebut juga melemahkan aspek ideologi, politik ekonomi, budaya
"Proses tersebut sudah menghantarkan kita pada krisis kewibawaan lembaga negara yang menghancurkan sendi-sendi persatuan Indonesia," kata Ekky di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/7)
Ekky mengatakan bahwa UU itu sudah memunculkan problematika dan merusak pertahanan nasional dengan dengan menciptakan suatu fragmentasi yang menjadi pembela dan kemudian memposisikan setiap orang di negeri ini terpaksa untuk memilih, mendukung atau menentang pemerintah yang berkuasa.
"Tapi apa dengan alasan demi Indonesia namun keadaan sosial Indonesia tidak berubah jadi lebih baik, malah kita mengalami kemunduran sebagai bangsa" tuturnya.
Lebih lanjut, Ekky menegaskan jika Rapat Akbar ini nantinya akan digunakan untuk mengkritisi segala problem bangsa yang menjauhkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Perwakilan 98 Radikal lainnya, Satyo Purwanto, menyebut Presiden Jokowi tidak lagi menjalankan nawacita sebagaimana saat berkampanye jelang Pilpres 2014.
Satyo menegaskan hal itu karena melihat rezim Jokowi telah membuka ruang yang besar bagi kepentingan asing dalam setiap kebijakan dan regulasi.
"Berbagai kekuatan asing berlomba-lomba masuk, mempengaruhi dan kemudian menguasai semua potensi yang ada di Indonesia, dengan berbagai cara dan modus," kata Satyo.
Selain itu, Satyo juga mengatakan bahwa kekuatan asing tersebut melulu lantakan fondasi bangsa, melalui angresifitasnya politik yang dilahirkan melalui sistem kekuasaan.
"Ancaman goe-politik dan geo-ekonomi terhadap kedaulatan bangsa hari ini menjadi masalah yang sangat serius," tutur pria yang akrab disapa Komeng ini.
Dengan demikian, Satyo berharap agar komponen bangsa termasuk aktivis 98 yang kontra terhadap Jokowi bersama-sama untuk memberikan ultimatum agar Jokowi tidak dipilih lagi pada Pilpres 2019.
"Sudah pasti, kan kita kembali ke awal bahwa apa yang dijanjikan beberapa tahun lalu yang tertuang dalam Trisakti dan Nawacita, dan apa yang terjadi hari sangat berseberangan," pungkasnya. (Pon)