MerahPutih.com - Lonjakan kasus campak di Indonesia yang mencapai 8.224 kasus suspek dalam dua bulan pertama tahun 2026 memicu desakan intervensi medis skala besar.
Anggota Komisi IX DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, meminta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) segera mempercepat cakupan imunisasi guna mencegah komplikasi permanen pada anak.
Berdasarkan laporan epidemiologi per 23 Februari 2026, Indonesia mencatat 21 Kejadian Luar Biasa (KLB) di 17 kabupaten/kota yang tersebar di 11 provinsi. Situasi ini dinilai genting mengingat campak memiliki tingkat penularan (R0) yang sangat tinggi.
“Kami mendesak Kemenkes segera memperluas cakupan imunisasi. Jangan sampai ada celah imunitas (immunity gap) yang membuat anak-anak kita rentan. Tanpa perlindungan vaksin, risiko penyebaran akan terus meluas secara eksponensial,” ujar Neng Eem di Jakarta, Jumat (27/2).
Baca juga:
Cakupan Imunisasi Tidak Merata, Wabah Campak Meningkat Pesat
Secara klinis, ia mengingatkan bahwa campak bukan sekadar infeksi kulit biasa. Penyakit ini bersifat imunosupresif dan dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh anak, sehingga memicu komplikasi serius seperti pneumonia (infeksi paru), diare berat yang menyebabkan dehidrasi akut, hingga ensefalitis (radang otak).
Data empat kasus kematian yang telah dilaporkan menjadi bukti bahwa campak berpotensi mematikan, terutama bagi anak dengan status gizi buruk atau daya tahan tubuh rendah.
“Campak bisa menyebabkan komplikasi serius hingga kematian. Selain berdampak langsung pada kesehatan individu, wabah ini juga memberi tekanan berat pada sistem layanan kesehatan kita,” tegasnya.
Baca juga:
Korban Bencana Sumatra Terancam Kena Campak di Pengungsian, Kemenkes: Penularannya Paling Tinggi
Untuk menghentikan transmisi virus, diperlukan cakupan imunisasi minimal 95 persen guna membentuk kekebalan kelompok (herd immunity). Namun, tantangan di lapangan masih cukup besar, terutama tingginya angka penolakan imunisasi akibat misinformasi tentang vaksin.
Neng Eem menekankan pentingnya perbaikan strategi komunikasi risiko dengan melibatkan otoritas medis dan tokoh masyarakat yang memiliki kredibilitas di tingkat lokal.
“Upaya pencegahan harus dilakukan sedini mungkin melalui imunisasi yang merata. Pendekatan kepada masyarakat tidak bisa hanya administratif, tetapi harus persuasif dan menyentuh akar rumput agar pesan medis ini diterima dengan benar demi melindungi generasi masa depan,” tutupnya. (Pon)