“Kami berpesan uruslah partai sendiri. Ingat kasus Mensos Juliari Batubara? Kami belum pernah direshuffle karena OTT. Hal-hal yang seperti itu lebih baik, jadi bahan renungan,“ kata Hermawi

"Saya haqqul yakin, MK tidak akan mengabulkan sebagian atau keseluruhan dari petitum yang diajukan para penggugat," ucap politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim

“PDIP jangan puas dengan angka 20 persen. Harus sasar 30-40 persen. Sebab kita memang menghadapi tantangan ideologi. Untuk menjaga republik, Indonesia tetap seperti pada hari ini, maka PDIP harus memastikan punya kekuatan jauh lebih besar menjaga keutuhan bangsa dan negara,” kata Qodari.

Keduanya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi pembangunan kantor DPRD Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

“Tadi Menhan Pak Prabowo minta waktu kepada Bapak Presiden untuk menjelaskan tentang Rapim Kemhan pada 18 Januari 2023,” ujar Bey

"Bilamana presiden melihat ada anggotanya yang tidak performa dengan baik, terlibat berbagai macam kasus atau tidak fokus menjalankan fungsinya, maka sewajibnya dan sebaiknya untuk segera direshuffle,” kata Dave

Penolakan itu dibuktikan dengan sikap NasDem yang mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam perkara nomor 114/PUU-XX/2022, mengenai gugatan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi (MK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai saat ini belum melakukan penahanan terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe.

Kehadiran Lukas di hadapan publik tersebut merupakan yang pertama kalinya sejak ditetapkan sebagai tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami dugaan kepemilikan uang Sin$ 50 juta Gubernur Papua Lukas Enembe di Singapura.

"Bahkan cenderung menyuburkan demorkasi liberal yang disenangi oligarki yang kerap “membeli” politik untuk keuntungan kelompoknya sendiri," kata Mexasai

“Usia ke-50 tahun ini PDI Perjuangan melakukan kritik dan otokritik, mendengarkan masukan para pakar, agar bisa lebih mantap di dalam melakukan pelembagaan Partai, memperkuat komitmen pada wong cilik dan juga tanggung jawab bagi masa depan. Itulah motivasi utama pertemuan ini,” ujar Hasto.

Rijatono Lakka diduga menyuap Gubernur Papua Lukas Enembe agar perusahaannya mendapatkan sejumlah proyek di Bumi Cenderawasih.

"Perlu dicatat unggulnya PDIP tetap dimulai dengan Megawati," pungkasnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya paksa penahanan terhadap Direktur PT Tabi Bangun Papua (PT TBP), Rijatono Lakka. Dia merupakan tersangka penyuap Gubernur Papua Lukas Enembe.